Pontianak  (Antara Kalbar) - Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soelistyo Soerjosoemarno menegaskan, organisasi yang dipimpinnya itu siap mengawasi peran pemerintah dalam membangun perbatasan.

"Untuk hukum, itu tugas pemerintah. Tapi kami bisa menekan untuk mengingatkan pemerintah, dan jika ada permasalahan perbatasan, kita siap memberikan masukan," kata Japto disela kunjungan ke Pontianak, Jumat.

Ia melanjutkan, daerah yang memiliki wilayah perbatasan cenderung punya masalah yang cukup kompleks.

Ia mencontohkan masyarakat perbatasan yang lebih mudah mendapat sesuatu dari negara lain dibanding Indonesia sehingga kerap terjadi penyelundupan.

Sedangkan untuk Pemuda Pancasila, ia menegaskan sifatnya sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang tugasnya pengkaderan generasi muda Indonesia.

"Memang, tiap daerah ada kemajuan, namun Pancasila yang sebenarnya harus diwujudkan, Indonesia kebhinnekaannya yang harus kita akui" kata dia.

Ia mengakui, kondisi dan masalah tiap daerah berbeda namun tiap daerah cara pengkaderannya berbeda. Selain itu, pengetahuan nasionalisme.

Sehingga, lanjut dia, generasi muda muncul rasa ada rasa memiliki juga merasa melindungi bangsa ini serta menjaga kekayaan alam dan segala macamnya.

Menurut Japto, perebutan kepala daerah di Indonesia juga sudah mengarah pada pengelompokan suku dan lain sebagainya. "Bagaimana Pemuda Pancasila hadir bisa membantah hal itu," katanya menegaskan.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Kalbar, Firman Muntaco mengatakan Pemuda Pancasila adalah organisasi masa dengan basis kader yang militan. "Makanya, yang ditekankan kedisiplinan dan militer karena terlahir dari kekuatan TNI pada tahun 1959. Sehingga ruhnya disiplin dan inilah yang saya tampilkan," kata Firman.

Ia menambahkan, Pemuda Pancasila juga membina masyarakat tradisional tentang kegiatan sosial yang disiapkan.

(T011)

Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © 2014

Komentar Pembaca
Kirim Komentar