Kepala Kantor PP KB Kabupaten Kapuas Hulu Martha Banang menuturkan, setiap petugas akan berkoordinasi dengan pengurus RT. "Launching pendataan dimulai dari keluarga Bupati Kapuas Hulu AM Nasir pada Minggu kemarin," kata dia.
Martha menjelaskan setiap KK di hargai Rp4000 bagi petugas pendataan. Hanya saja untuk manajer pendataan tingkat kecamatan dan desa tidak ada insentifnya. Karena dana untuk itu tak tersedia dan itu bisa di pahami manajer.
"Anggaran di PP dan KB sangat kurang. Bahkan ada kasi yang tidak ada kegiatan lantaran tak ada anggaran. Namun saya berharap mereka bisa kerja maksimal," ujarnya.
Di daerah lain, sambung Martha ada dana sharing pemerintah pusat dan daerah. Namun di Kapuas Hulu karena PP dan KB baru dibentuk anggarannya masih sangat terbatas.
"Data ini bisa digunakan oleh semua kalangan. Tergantung peruntukannya. Data Pra KS (keluarga sejahtra)," terangnya.
Untuk Putussibau Kota dan Putussibau Utara melibatkan 123 petugas pendataan. Pada kesempatan yang sama, Bupati Kapuas hulu, A.M Nasir mengatakan, data kependudukan yang valid sangat penting karena sampai hari ini masih ada perbedaan data antara Dikcapil, BPS dan data PP dan KB.
"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kapuas Hulu proaktif dalam pendataan ini. jika meresa belum di data segera melapor ke instansi terkait dalam hal ini PP dan KB," pinta Nasir.
Untuk mendapatkan data yang akurat, Nasir meminta petugas pendataan bekerja sama dengan ketua RT setempat. Karena yang lebih mengetahui warganya adalah RT atau desa setempat.
"Saya meminta petugas pendataan pastikan semua keluarga di Kapuas Hulu terdata. Tujuan pendataan ini agar tersedia data keluarga by name by anddress," kata Nasir.