"Kami pemerintah provinsi mendukung penuh program Kementerian Perhubungan untuk membangun sarana dan prasarana perhubungan di Kalbar. Sehingga terwujud sistem transportasi terpadu di Kalbar," kata Christiandy Sanjaya, usai mengikuti rapat bersama Menhub Ignasius Jonan dengan sejumlah Gubernur di Kemenhub di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan dalam rapat tersebut, Kemenhub mengajak untuk menyamakan persepsi mengenai Program Pembangunan Transportasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi serta menyusun program kerja dan pagu indikatif tahun anggaran 2017.
"Dengan adanya komunikasi, koordinasi, dan masukan dari seluruh gubernur tersebut, Menhub berharap pembangunan sistem pelayanan transportasi di seluruh provinsi di Indonesia mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat," tuturnya.
Lebih lanjut Christiandy mengatakan, pada kesempatan itu juga, Pemprov Kalbar mengusulkan tambahan alokasi anggaran khususnya untuk program sektor transportasi rel kereta api.
"Tahun anggaran 2016 Kalbar mendapat alokasi anggaran antara lain penyusunan masterplan dan DED Terminal Barang Internasional Entikong, pengerukan alur pelayaran/kolam Pelabuhan Pontianak, DED pembangunan jalur KA lintas Pontianak-batas negara. Sedangkan untuk tahun 2017 kami usulkan penambahan jalur rel kereta api yang menghubungkan Kota Pontianak-Kabupaten Landak-Kabupaten Sanggau-Kabupaten Sekadau," katanya.
Sementara itu, Menhub Ignasius Jonan dalam pemaparannya mengatakan guna mendukung Nawa Cita yang ditetapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada sektor transportasi, Kemenhub memiliki empat fokus kerja yaitu peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas, dan tata kelola dan regulasi.
"Untuk mendukung Nawa Cita di bidang transportasi maka Kemenhub mengimplementasikan empat fokus kerja. Dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,46 triliun yang dibagi untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi Rp12,501 triliun, peningkatan kualitas pelayanan Rp5,501 triliun, peningkatan kapasitas Rp22,443 triliun, dan tata kelola dan regulasi/dukungan manajemen Rp8,020 triliun," terang Jonan.