Perbatasan Indonesia-Malaysia Kembali "Teriakan" Kondisi Infrastruktur

id kapuas hulu, jembatan , jalan rusa, jembatan penghubung, infrastruktur
Perbatasan Indonesia-Malaysia Kembali
Jembatan di Perbatasan Ambruk Seorang pengendara sepeda motor melihat kondisi jembatan pondasi kayu di deaa Kekurak, Kecamatan Badau, Kapuas Hulu Kalimantan Barat yang ambruk. Jembatan tersebut menghubungkan kecamatan Badau - Empanang daerah perbatasan Indonesia - Malaysia. (Foto Antara Kalbar/Timot
Putussibau (Antara Kalbar) - Warga perbatasan Indonesia - Malaysia kembali mendesak pemerintah pusat memperhatikan kondisi ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan tiga kecamatan yaitu Badau, Empanang dan Puring Kencana di wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

"Selama ini Pemerintah Pusat terfokus pembangunan di Kecamatan Badau, tetapi lupa jika kondisi jalan dan jembatan dari Badau, Empanang dan Puring Kencana saat ini kondisinya rusak berat," kata Albertus Rinto warga perbatasan via telepon, Senin.

Yang lebih disayangkan lagi kata Rinto, pejabat pemerintah yang berkunjung tidak pernah melintasi jalan yang dibuat pemerintah sebelumnya, mereka justru melewati jalan perkebunan kelapa sawit.

"Kami sangat menyayangkan daerah perbatasan yang selama ini diagung-agungkan pembangunannya, padahal hanya di kecamatan Badau, bagaimana dengan kecamatan yang lain yang juga masuk daerah perbatasan," tutur Rinto dengan nada kesal.

Camat Puring Kencana Hermanus Albinus juga menuturkan hingga saat ini ruas jalan dan jembatan menuju wilayahnya masih rusak berat.

"Ada empat titik sungai hingga saat ini sama sekali tidak memiliki jembatan," jelas Albinus.

Menurut Albinus selama ini akses jalan yang digunakan merupakan jalan alternatif melewati jalan perkebunan sawit.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kapuas Hulu, Ana Mariana menjelaskan ruas jalan dan jembatan dari Kecamatan Badau, Empanang dan Kecamatan Puring Kencana merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kondisi jalan dan jembatan itu sudah saya sampaikan dalam rapat, namun jawaban dari pusat belum ada anggaran," kata Ana.

Meskipun demikian Ana meminta pemerintah pusat untuk memberikan solusi untuk mengatasi kondisi masyarakat di perbatasan.

"Minimal ada pembangunan darurat, karena itu kepentingan masyarakat yang menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat di perbatasan," tutur Ana.


Editor: Admin Antarakalbar

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0132 seconds memory usage: 0.35 MB