Kamis, 23 Maret 2017

Menpan RB Dorong Seluruh Kepala Daerah Tiru Pontianak

id Menpan RB, Menpan RB Dorong Seluruh Kepala Daerah Tiru Pontianak
Menpan RB Dorong Seluruh Kepala Daerah Tiru Pontianak
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur (ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Pontianak (Antara Kalbar) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur menyatakan, dirinya akan mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan studi guna meniru model pelayanan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) yang mendapat predikat pelayanan publik terbaik di Indonesia.

"Saya akan endorse seluruh kepala daerah, kalau mau belajar pelayanan publik untuk rumah sakit, di tingkat kecamatan, belajar ke Kota Pontianak," kata Asman Abnur saat peresmian Instalasi Rawat Inap RSUD SSMA Pontianak, Selasa.

Menurut dia, pihaknya sudah menentukan 39 role model pemerintah daerah yang bisa menjadi model nasional, salah satunya yang ada di Kota Pontianak.

Ia mengatakan, sekarang bukan zamannya lagi studi banding, melainkan studi tiru. Untuk itu, daerah-daerah lainnya jangan malu mencontoh daerah yang sudah berhasil seperti yang dilakukan Kota Pontianak.

"Jangan hanya studi banding, banding-bandingkan terus, datang ke Pontianak, kita tiru saja keberhasilan yang ada di Pontianak kemudian diterapkan di daerah masing-masing. Jadi namanya studi tiru, jangan studi banding lagi," ungkapnya.

Ia menambahkan, keberadaan RSUD milik Pemerintah Kota Pontianak ini merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Diakuinya, dalam setiap kunjungan ke daerah-daerah, yang paling utama dilihatnya adalah pelayanan publik, baik itu rumah sakit maupun bidang-bidang lainnya.

"Hari ini saya memberikan apresiasi kepada pak Wali Kota Pontianak, Sutarmidji yang sudah mewujudkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dalam bentuk pelayanan rumah sakit yang sangat prima untuk sebuah kota seperti Pontianak. Kelasnya juga tidak kalah dengan kelas-kelas rumah sakit internasional yang pernah saya kunjungi," ujarnya.

Terlebih, lanjut Asman, rumah sakit ini juga melayani masyarakat peserta BPJS. Dengan demikian, keberadaan rumah sakit ini untuk menjawab bahwa pelayanan BPJS pun sebenarnya tidak akan mengurangi pelayanan apabila komitmen pelayanan itu diterapkan.

"Ini suatu prestasi dan wujud kehadiran Pemkot Pontianak di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk pelayanan rumah sakit," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menjelaskan, jumlah keseluruhan tempat tidur di RSUD SSMA Pontianak sebanyak 300. Saat ini yang dimaksimalkan 250 tempat tidur. Namun apabila kondisi darurat, jumlah tersebut bisa dimaksimalkan hingga 300-320 tempat tidur.

"Kalau kondisi normal 250 sebab, kami kekurangan tenaga untuk melayaninya," ungkapnya.

Dirinya tidak ingin pelayanan berkurang meskipun infrastrukturnya bagus, karena itu, ia berharap RSUD SSMA Pontianak tetap mempertahankan pelayanan. Dari sisi fasilitas, RSUD ini memiliki 18 klinik, termasuk bedah syaraf, namun kelengkapan peralatannya yang belum terpenuhi semua.

"Beberapa dokter kami kirim untuk mengikuti pendidikan spesialis. Saya maunya ada spesialis jantung. Kalau hemodialisa atau cuci darah, nanti setelah dokter-dokter sudah selesai dari pelatihan, itu sudah bisa dioperasikan," katanya.

Gedung instalasi rawat inap yang baru diresmikan Menpan-RB itu, terdapat kelas VIP, I, II dan III. Sebelumnya, RSUD ini awalnya dirancang tanpa kelas, namun untuk memenuhi standar BPJS, pihaknya membangun instalasi rawat inap dengan klasifikasi kelas ruangan. 85 persen tetap disediakan standar kelas III, kendati demikian, dari sisi fasilitas, semua kelas memiliki fasilitas yang sama, termasuk standar layanan.

"Yang membedakannya hanya jumlah pasien dalam ruangan masing-masing kelas, untuk kelas III terdapat enam tempat tidur, kelas II sebanyak tiga tempat tidur, kelas I sebanyak dua tempat tidur, dan VIP satu tempat tidur. Saya sebenarnya tidak menginginkan adanya kelas-kelas di rumah sakit ini, masalahnya, peserta BPJS kelas I, dia opname di sini digabungkan dengan kelas III, mereka tidak mau karena mereka membayar premi BPJS kelas I, karena itu untuk memenuhinya, terpaksa harus kita sediakan," kata Sutarmidji.

Dari sisi anggaran, Sutarmidji menyebut, keseluruhan dari mulai perencanaan sampai pengawasan menelan dana sebesar Rp41 miliar. Jumlah itu dinilainya masih terbilang murah sebab ada yang memperkirakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membangun RSUD yang ditetapkan sebagai role model secara nasional ini sekitar Rp70 miliar - Rp80 miliar.

"Kualitasnya juga tidak karena yang membangunnya adalah kontraktor yang kredibel," katanya.

(A057/Y008)

Editor: Nurul Hayat

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga

Generated in 0.0081 seconds memory usage: 0.37 MB