Pontianak, 26/4 (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ikhwani A Rahim mengatakan, pelayanan KB harus menjangkau daerah tertinggal, terpencil, pedalaman, pesisir sungai maupun laut serta tempat yang minim transportasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
Ikhwani saat dihubungi di Pontianak, Kamis mengatakan, ia ingat, pada Desember 2010 BKKBN Kalbar pernah menggelar program pelayanan KB di daerah pesisir Sungai Kapuas menggunakan kapal bandong.
"Program tersebut salah satu yang berhasil dilakukan BKKBN karena mampu melayani orang yang mungkin sulit dijangkau pelayanan KB," kata Ikhwani yang juga Ketua DPW PAN Kalbar itu.
Ia berharap program tersebut dapat terus dilakukan secara rutin oleh BKKBN dengan melibatkan pihak terkait.
Selain program tersebut, pelayanan rutin yang sudah dilakukan tiap tahun juga terus digalakkan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Dwi Listyawardani saat Rakor KB Kesehatan Bhayangkara Tahun 2012 di Pontianak, Rabu (25/4) mengatakan, Kalbar masih dihadapkan dalam masalah kependudukan dan KB yang cukup memprihatinkan.
Diantaranya angka kelahiran total masih berada di kisaran 2,6 dengan disparitas tinggi. Kemudian, jumlah penduduk menurut hasil Sensus Penduduk 2010 sebanyak 4,3 juta jiwa; kebih tinggi dari proyeksi.
Laju pertumbuhan penduduk 1,6 persen. Sementara kesertaan ber-KB sebanyak 70 persen didominasi pengguna pil dan suntikan yang tingkat dropoutnya cukup tinggi.
"Pengguna kontrasepsi juga masih didominasi perempuan yang menandakan masih rendahnya penerapan keadilan dan kesetaraan gender," ujar dia.
Tingkat "unmeet need" sekitar 8,6 persen. Menurut Dwi Listyawardani, tingginya angka itu memberi kontribusi cukup besar terhadap angka kematian ibu yang saat ini berada di 443 per 100 ribu kelahiran. Masalah lain yang perlu kontribusi semua pihak adalah angka Indeks Pembangunan Manusia yang ada di urutan 29 dari 33 provinsi di Indonesia.
"Program tersebut salah satu yang berhasil dilakukan BKKBN karena mampu melayani orang yang mungkin sulit dijangkau pelayanan KB," kata Ikhwani yang juga Ketua DPW PAN Kalbar itu.
Ia berharap program tersebut dapat terus dilakukan secara rutin oleh BKKBN dengan melibatkan pihak terkait.
Selain program tersebut, pelayanan rutin yang sudah dilakukan tiap tahun juga terus digalakkan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Dwi Listyawardani saat Rakor KB Kesehatan Bhayangkara Tahun 2012 di Pontianak, Rabu (25/4) mengatakan, Kalbar masih dihadapkan dalam masalah kependudukan dan KB yang cukup memprihatinkan.
Diantaranya angka kelahiran total masih berada di kisaran 2,6 dengan disparitas tinggi. Kemudian, jumlah penduduk menurut hasil Sensus Penduduk 2010 sebanyak 4,3 juta jiwa; kebih tinggi dari proyeksi.
Laju pertumbuhan penduduk 1,6 persen. Sementara kesertaan ber-KB sebanyak 70 persen didominasi pengguna pil dan suntikan yang tingkat dropoutnya cukup tinggi.
"Pengguna kontrasepsi juga masih didominasi perempuan yang menandakan masih rendahnya penerapan keadilan dan kesetaraan gender," ujar dia.
Tingkat "unmeet need" sekitar 8,6 persen. Menurut Dwi Listyawardani, tingginya angka itu memberi kontribusi cukup besar terhadap angka kematian ibu yang saat ini berada di 443 per 100 ribu kelahiran. Masalah lain yang perlu kontribusi semua pihak adalah angka Indeks Pembangunan Manusia yang ada di urutan 29 dari 33 provinsi di Indonesia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012