Pontianak (ANTARA Kalbar) - Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Andy Jap mempertanyakan, mengapa masih ada warga di provinsi itu yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
"Padahal, dari data kami hampir 50 persen dari 4,5 juta penduduk Kalbar sudah terjamin dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)," kata Andy Jap di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan, kuota Jamkesmas Kalbar yang diberikan pusat sebanyak 1,5 juta, tetapi data itu tidak mencakup peserta Jamkesda.
Tidak itu saja, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar menyatakan, angka kemiskinan di Kalbar hanya 15 persen saja dari 4,5 juta penduduk Kalbar.
"Berarti hanya sekitar 500 ribu saja penduduk miskin. Sementara itu Jamkesmas dan Jamkesda sudah mencukupi 50 persen penduduk Kalbar, tetapi kenapa masih ada yang menggunakan SKTM, berarti itu ada sesuatu didalam kepesertaannya," ungkap Andy Jap.
(A057)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Padahal, dari data kami hampir 50 persen dari 4,5 juta penduduk Kalbar sudah terjamin dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)," kata Andy Jap di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan, kuota Jamkesmas Kalbar yang diberikan pusat sebanyak 1,5 juta, tetapi data itu tidak mencakup peserta Jamkesda.
Tidak itu saja, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar menyatakan, angka kemiskinan di Kalbar hanya 15 persen saja dari 4,5 juta penduduk Kalbar.
"Berarti hanya sekitar 500 ribu saja penduduk miskin. Sementara itu Jamkesmas dan Jamkesda sudah mencukupi 50 persen penduduk Kalbar, tetapi kenapa masih ada yang menggunakan SKTM, berarti itu ada sesuatu didalam kepesertaannya," ungkap Andy Jap.
(A057)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012