Jakarta (ANTARA Kalbar) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penggunaan teknologi dapat digunakan untuk menghemat anggaran subsidi energi yang jumlahnya mencapai Rp274,7 triliun pada 2013.
"Pengendalian (dapat dilakukan) melalui teknologi, seharusnya Pertamina melakukan itu," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Hatta mengatakan saat ini ada teknologi yang memungkinkan untuk melakukan pencatatan dan pembatasan terhadap kendaraan bermotor tertentu sehingga penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dapat dilakukan.
"Ada perusahaan nasional namanya AKR dan saya lihat sendiri, jadi apabila mobil sudah mengisi BBM kemudian mau mengisi kembali tidak bisa keluar (BBM-nya), karena langsung tercatat di plat nomor," katanya.
Menurut dia, sistem pengawasan BBM bersubsidi saat ini masih lemah dan banyak penggunaannya tidak tepat sasaran karena BBM bersubsidi terpakai untuk sektor industri dan perkebunan.
"Saya tahu persis di Kalimantan, ada truk besar yang telah mengisi BBM, setelah pergi tidak lama mengisi BBM lagi. Itu tidak bisa dicek, karena tidak ada sistem pengawasannya," kata Hatta.
Hatta mengatakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi patut dilakukan karena saat ini masih banyak masyarakat kaya yang menerima subsidi sehingga kelebihan kuota selalu terjadi setiap tahun.
Namun, ia memastikan subsidi harus diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan restrukturisasi harus dilakukan agar subsidi juga dapat dihemat untuk memberikan pelayanan serta membangun infrastruktur.
"(Subsidi tidak tepat sasaran) membebani masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, baik transportasi, irigasi maupun infrastruktur lainnya. Ini yang saya maksud, kita harus melakukan restrukturisasi," kata Hatta.
Hatta juga mengatakan dirinya tidak menyetujui istilah mengurangi subsidi, karena terkesan pengurangan tersebut juga dilakukan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi.
"Saya tidak setuju dengan istilah mengurangi subsidi, karena mengurangi subsidi itu seakan orang yang berhak subsidi, dikurangi. Tidak boleh, yang berhak harus diberikan," ujarnya.
(S034)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Pengendalian (dapat dilakukan) melalui teknologi, seharusnya Pertamina melakukan itu," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Hatta mengatakan saat ini ada teknologi yang memungkinkan untuk melakukan pencatatan dan pembatasan terhadap kendaraan bermotor tertentu sehingga penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dapat dilakukan.
"Ada perusahaan nasional namanya AKR dan saya lihat sendiri, jadi apabila mobil sudah mengisi BBM kemudian mau mengisi kembali tidak bisa keluar (BBM-nya), karena langsung tercatat di plat nomor," katanya.
Menurut dia, sistem pengawasan BBM bersubsidi saat ini masih lemah dan banyak penggunaannya tidak tepat sasaran karena BBM bersubsidi terpakai untuk sektor industri dan perkebunan.
"Saya tahu persis di Kalimantan, ada truk besar yang telah mengisi BBM, setelah pergi tidak lama mengisi BBM lagi. Itu tidak bisa dicek, karena tidak ada sistem pengawasannya," kata Hatta.
Hatta mengatakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi patut dilakukan karena saat ini masih banyak masyarakat kaya yang menerima subsidi sehingga kelebihan kuota selalu terjadi setiap tahun.
Namun, ia memastikan subsidi harus diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan restrukturisasi harus dilakukan agar subsidi juga dapat dihemat untuk memberikan pelayanan serta membangun infrastruktur.
"(Subsidi tidak tepat sasaran) membebani masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, baik transportasi, irigasi maupun infrastruktur lainnya. Ini yang saya maksud, kita harus melakukan restrukturisasi," kata Hatta.
Hatta juga mengatakan dirinya tidak menyetujui istilah mengurangi subsidi, karena terkesan pengurangan tersebut juga dilakukan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi.
"Saya tidak setuju dengan istilah mengurangi subsidi, karena mengurangi subsidi itu seakan orang yang berhak subsidi, dikurangi. Tidak boleh, yang berhak harus diberikan," ujarnya.
(S034)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012