Jakarta (ANTARA Kalbar) - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan pembahasan anggaran masih menjadi lahan korupsi bagi DPR karena diduga terjadi permainan dalam proses tersebut.
"Peluang permainan anggaran sangat terbuka di DPR, baik komisi maupun badan anggaran atau banggar, khususnya dalam menentukan pengalokasian anggaran belanja pemerintah pusat, transfer daerah dan dana penyesuaian," kata Sebastian Salang di Jakarta, Minggu.
Sebastian Salang menyampaikan Evaluasi Akhir Tahun Formappi dengan tema "Rapor Merah DPR 2012" di Kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur.
Dia mengatakan politik anggaran yang dijalankan DPR masih berorientasi pada proyek dan kepentingan sendiri dan pemerintah. Peran DPR tidak terlihat dalam memperjuangkan anggaran untuk kepentingan publik.
"Pada pembahasan APBN 2012, DPR berhasil mendorong tambahan penerimaan negara hingga Rp18,4 triliun. Namun, anggaran tersebut bukan untuk menambah belanja publik, melainkan untuk belanja rutin pemerintah pusat," paparnya.
Dia mengatakan penerimaan negara yang diajukan pemerintah pada APBN 2012 awalnya sebesar Rp1.292,9 triliun. Namun, setelah dibahas bersama DPR, penerimaan negara meningkat menjadi Rp1.311,3 triliun.
Dari postur penerimaan negara itu, kata dia, muncul pertanyaan apakah pemerintah sengaja tidak melaporkan semua penerimaan negara secara jujur saat menyusun APBN. Atau, pemerintah dan DPR sengaja menutupi fakta penerimaan negara yang sesungguhnya, sehingga bisa menjadi alat tawar menawar kepentingan.
"DPR selama ini juga tidak pernah memberikan penilaian terhadap penerimaan negara, sehingga diduga ada konspirasi dalam pembahasan APBN," ucapnya.
Karena itu, Formappi merekomendasikan untuk meminimalkan peran Banggar DPR, sehingga pembahasan anggaran cukup di tingkat komisi yang dilakukan secara efektif. Komisi perlu didukung oleh sebuah badan fungsional yang khusus membahas dan menilai RAPBN yang diusulkan pemerintah.
Selain itu, Formappi juga merekomendasikan supaya DPR membuat alat ukur mengenai capaian perkembangan pelaksanaan anggaran pemerintah, agar DPR tidak sekedar kritis dan galak tetapi memiliki indikator yang jelas dalam menilai kinerja pemerintah.
"Rekomendasi ini sebenarnya sudah disahkan DPR, tetapi tidak dijalankan yang menunjukkan tidak ada upaya perbaikan diri. Perlu kesadaran politisi Senayan untuk bisa memperbaiki lembaga DPR," tukasnya.
(T.D018)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Peluang permainan anggaran sangat terbuka di DPR, baik komisi maupun badan anggaran atau banggar, khususnya dalam menentukan pengalokasian anggaran belanja pemerintah pusat, transfer daerah dan dana penyesuaian," kata Sebastian Salang di Jakarta, Minggu.
Sebastian Salang menyampaikan Evaluasi Akhir Tahun Formappi dengan tema "Rapor Merah DPR 2012" di Kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur.
Dia mengatakan politik anggaran yang dijalankan DPR masih berorientasi pada proyek dan kepentingan sendiri dan pemerintah. Peran DPR tidak terlihat dalam memperjuangkan anggaran untuk kepentingan publik.
"Pada pembahasan APBN 2012, DPR berhasil mendorong tambahan penerimaan negara hingga Rp18,4 triliun. Namun, anggaran tersebut bukan untuk menambah belanja publik, melainkan untuk belanja rutin pemerintah pusat," paparnya.
Dia mengatakan penerimaan negara yang diajukan pemerintah pada APBN 2012 awalnya sebesar Rp1.292,9 triliun. Namun, setelah dibahas bersama DPR, penerimaan negara meningkat menjadi Rp1.311,3 triliun.
Dari postur penerimaan negara itu, kata dia, muncul pertanyaan apakah pemerintah sengaja tidak melaporkan semua penerimaan negara secara jujur saat menyusun APBN. Atau, pemerintah dan DPR sengaja menutupi fakta penerimaan negara yang sesungguhnya, sehingga bisa menjadi alat tawar menawar kepentingan.
"DPR selama ini juga tidak pernah memberikan penilaian terhadap penerimaan negara, sehingga diduga ada konspirasi dalam pembahasan APBN," ucapnya.
Karena itu, Formappi merekomendasikan untuk meminimalkan peran Banggar DPR, sehingga pembahasan anggaran cukup di tingkat komisi yang dilakukan secara efektif. Komisi perlu didukung oleh sebuah badan fungsional yang khusus membahas dan menilai RAPBN yang diusulkan pemerintah.
Selain itu, Formappi juga merekomendasikan supaya DPR membuat alat ukur mengenai capaian perkembangan pelaksanaan anggaran pemerintah, agar DPR tidak sekedar kritis dan galak tetapi memiliki indikator yang jelas dalam menilai kinerja pemerintah.
"Rekomendasi ini sebenarnya sudah disahkan DPR, tetapi tidak dijalankan yang menunjukkan tidak ada upaya perbaikan diri. Perlu kesadaran politisi Senayan untuk bisa memperbaiki lembaga DPR," tukasnya.
(T.D018)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012