Jakarta (ANTARA Kalbar) - Ketua DPD RI Irman Gusman menilai guna mengatasi banjir dan macet di Jakarta perlu dilakukan pemindahan ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan.
"Beban Jakarta sudah sangat berat sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis," kata Irman Gusman ketika menerima Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Pada Kesempatan tersebut, Jokowi diterima pimpinan DPD RI yakni Irman Gusman dan La Ode Ida, didampingi anggota DPD RI dari DKI Jakarta yakni AM Fatwa, Supardi, dan Visi Effendy serta Wakil Ketua MPR RI dari Kelompok DPD Ahmad Farhan Hamid.
Menurut Irman, pembangunan gedung pemerintahan dan pusat bisnis yang terus dibangun di Jakarta sehingga bebannya menjadi sangat berat dan daya dukung lahannya sudah tidak memadai.
"Konsekuensinya terjadi kemacetan arus lalu lintas serta banjir pada musim hujan," katanya.
Anggota DPD RI dari Sumatera Barat ini menyatakan, dirinya sudah menyampaikan usulan secara lisan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal gagasan memindahkan ibukota negara ke wilayah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur yang ketersediaan lahannya masih sangat luas.
Jika pusat pemerintahan dipindah ke wilayah lain dan Jakarta hanya menjadi pusat bisnis, Irman optimistis kecamatan arus lalulintas serta banjir di Jakarta akan bisa diatasi.
"Pemerintahan ibukota negara ke wilayah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur akan mendorong pemerataan pembangunan, yang selama ini lebih terkonsentrasi di Indonesia Barat," katanya.
Menurut Irman, pemerintah Indonesia sudah menerapkan otonomi daerah sejak 2001 tapi hingga saat ini pembangunan masih terkonsentrasi di Indonesia Barat.
Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida menambahkan Jakarta sudah sangat padat dan lahannya sudah tidak mendukung lagi pembangunan gedung-gedung bertingkat.
Namun realitasnya, gedung-gedung bertingkat yang menjadi pusat bisnis terus dibangun di Jakarta sehingga ruang terbuka hijau semakin menyempit.
"Bahkan, kawasan di tepi pantai di Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang seharusnya merupakan ruang terbuka juga dibangun perumahan mewah sehingga rawan banjir," katanya.
La Ode mengusulkan kepada Joko Widodo agar Pemerintah DKI Jakarta tidak lagi mengizinkan pembangunan gedung bertingkat.
(R024)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Beban Jakarta sudah sangat berat sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis," kata Irman Gusman ketika menerima Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
Pada Kesempatan tersebut, Jokowi diterima pimpinan DPD RI yakni Irman Gusman dan La Ode Ida, didampingi anggota DPD RI dari DKI Jakarta yakni AM Fatwa, Supardi, dan Visi Effendy serta Wakil Ketua MPR RI dari Kelompok DPD Ahmad Farhan Hamid.
Menurut Irman, pembangunan gedung pemerintahan dan pusat bisnis yang terus dibangun di Jakarta sehingga bebannya menjadi sangat berat dan daya dukung lahannya sudah tidak memadai.
"Konsekuensinya terjadi kemacetan arus lalu lintas serta banjir pada musim hujan," katanya.
Anggota DPD RI dari Sumatera Barat ini menyatakan, dirinya sudah menyampaikan usulan secara lisan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perihal gagasan memindahkan ibukota negara ke wilayah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur yang ketersediaan lahannya masih sangat luas.
Jika pusat pemerintahan dipindah ke wilayah lain dan Jakarta hanya menjadi pusat bisnis, Irman optimistis kecamatan arus lalulintas serta banjir di Jakarta akan bisa diatasi.
"Pemerintahan ibukota negara ke wilayah Indonesia Tengah atau Indonesia Timur akan mendorong pemerataan pembangunan, yang selama ini lebih terkonsentrasi di Indonesia Barat," katanya.
Menurut Irman, pemerintah Indonesia sudah menerapkan otonomi daerah sejak 2001 tapi hingga saat ini pembangunan masih terkonsentrasi di Indonesia Barat.
Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida menambahkan Jakarta sudah sangat padat dan lahannya sudah tidak mendukung lagi pembangunan gedung-gedung bertingkat.
Namun realitasnya, gedung-gedung bertingkat yang menjadi pusat bisnis terus dibangun di Jakarta sehingga ruang terbuka hijau semakin menyempit.
"Bahkan, kawasan di tepi pantai di Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang seharusnya merupakan ruang terbuka juga dibangun perumahan mewah sehingga rawan banjir," katanya.
La Ode mengusulkan kepada Joko Widodo agar Pemerintah DKI Jakarta tidak lagi mengizinkan pembangunan gedung bertingkat.
(R024)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013