Pontianak (Antara Kalbar) - Kodam XII Tanjungpura mencatat ada 84 potensi konflik di sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat yang perlu ditangani secara serius untuk menghindari konflik yang berkelanjutan.
"Potensi konflik ini melibatkan beberapa kelompok," kata Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Ridwan dalam amanat yang dibacakan Kasdam Brigjen Robby Win Kadir saat rapat koordinasi penyelesaian masalah perkebunan di Mapolda Kalbar, Pontianak, Rabu.
Ia mengungkapkan, kelompok-kelompok yang berkonflik itu masyarakat adat dengan perkebunan, karyawan dengan perusahaan, pemilik lahan dengan pemerintah.
Selain itu, juga masyarakat dengan pemerintah, perusahaan dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan LSM dan LSM dengan pihak perusahaan.
Ia menambahkan, wilayah Kalbar sangat luas sehingga dibutuhkan penanganan yang sangat ekstra supaya berbagai permasalahan yang terjadi dapat ditangani secara optimal.
"Seperti halnya permasalahan lahan perkebunan, sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik," ujarnya.
Kalbar, lanjut dia, luas wilayahnya 146.807 kilometer persegi atau 7,53 persen dari luas NKRI.
Robby Win Kadir mengatakan, perlu duduk bersama dengan melibatkan semua pihak, untuk membahas masalah potensi konflik perkebunan, dan sangat penting guna mencari solusi terbaik.
(T.T011/R010)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Potensi konflik ini melibatkan beberapa kelompok," kata Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Ridwan dalam amanat yang dibacakan Kasdam Brigjen Robby Win Kadir saat rapat koordinasi penyelesaian masalah perkebunan di Mapolda Kalbar, Pontianak, Rabu.
Ia mengungkapkan, kelompok-kelompok yang berkonflik itu masyarakat adat dengan perkebunan, karyawan dengan perusahaan, pemilik lahan dengan pemerintah.
Selain itu, juga masyarakat dengan pemerintah, perusahaan dengan pemerintah, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan LSM dan LSM dengan pihak perusahaan.
Ia menambahkan, wilayah Kalbar sangat luas sehingga dibutuhkan penanganan yang sangat ekstra supaya berbagai permasalahan yang terjadi dapat ditangani secara optimal.
"Seperti halnya permasalahan lahan perkebunan, sampai sekarang belum terselesaikan dengan baik," ujarnya.
Kalbar, lanjut dia, luas wilayahnya 146.807 kilometer persegi atau 7,53 persen dari luas NKRI.
Robby Win Kadir mengatakan, perlu duduk bersama dengan melibatkan semua pihak, untuk membahas masalah potensi konflik perkebunan, dan sangat penting guna mencari solusi terbaik.
(T.T011/R010)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013