Batam (Antara Kalbar) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan tempat khusus untuk Pedagang Kreatif Lingkungan menjajakan dagangannya.
"Saya pesan kepada seluruh Wali Kota untuk memberikan 'space' kepada PKL di tengah kota," kata Menteri Dalam Negeri usai meresmikan kawasan PKL Square 91 di Batam, Jumat.
PKL selayaknya ditempatkan di tengah kota agar dapat mudah diakses seluruh warga, kata dia. Sebaliknya, daerah pinggir kota diperuntukan untuk pengusaha besar.
"Kalau yang besar omset ratusan miliar ke pinggir, karena orang akan ke sana pakai mobil," kata Menteri.
Pemerintah harus berpihak kepada PKL, karena menurut Menteri PKL yang menggerakkan perekonomian Indonesia hingga mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi dunia.
Dukungan pemerintah daerah kepada PKL amat penting karena secara statistik, pertumbuhan pasar rakyat di Indonesia anjlok hingga minus 8 persen. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan usaha modern yang meningkat 100 persen pada 2012.
"Kalau tidak memberikan tempat berarti tidak mendukung. Memburu PKL bukan solusi. Tapi berikan tempat," kata dia.
Lebih dari itu, Menteri meminta pemerintah daerah membantu mengembangkan UKM dengan mendorong hotel-hotel berbintang menyediakan tempat khusus di lobi. "Tapi, PKL harus menata, tempatnya cantik, bersih, artistik, menarik," kata dia.
Ia mengatakan komitmen pemerintah untuk mendukung PKL dan UKM sangat nyata, mulai dari mendorong penataan lokasi PKL yang nyaman akses perbankan, sektor pajak, hingga keamanan penganan yang dilakukan oleh Balai Pengawan Obat dan Makanan.
Menurut catatannya, di seluruh Indonesia terdapat 33 juta PKL yang menyerap sedikitnya 66 juta tenaga kerja.
Di tempat yang sama Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hassan mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak penghasilan untuk PKL.
Kebijakan itu akan dituangkan dalam Perpres yang terbit sekitar dua pekan lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Saya pesan kepada seluruh Wali Kota untuk memberikan 'space' kepada PKL di tengah kota," kata Menteri Dalam Negeri usai meresmikan kawasan PKL Square 91 di Batam, Jumat.
PKL selayaknya ditempatkan di tengah kota agar dapat mudah diakses seluruh warga, kata dia. Sebaliknya, daerah pinggir kota diperuntukan untuk pengusaha besar.
"Kalau yang besar omset ratusan miliar ke pinggir, karena orang akan ke sana pakai mobil," kata Menteri.
Pemerintah harus berpihak kepada PKL, karena menurut Menteri PKL yang menggerakkan perekonomian Indonesia hingga mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi dunia.
Dukungan pemerintah daerah kepada PKL amat penting karena secara statistik, pertumbuhan pasar rakyat di Indonesia anjlok hingga minus 8 persen. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan usaha modern yang meningkat 100 persen pada 2012.
"Kalau tidak memberikan tempat berarti tidak mendukung. Memburu PKL bukan solusi. Tapi berikan tempat," kata dia.
Lebih dari itu, Menteri meminta pemerintah daerah membantu mengembangkan UKM dengan mendorong hotel-hotel berbintang menyediakan tempat khusus di lobi. "Tapi, PKL harus menata, tempatnya cantik, bersih, artistik, menarik," kata dia.
Ia mengatakan komitmen pemerintah untuk mendukung PKL dan UKM sangat nyata, mulai dari mendorong penataan lokasi PKL yang nyaman akses perbankan, sektor pajak, hingga keamanan penganan yang dilakukan oleh Balai Pengawan Obat dan Makanan.
Menurut catatannya, di seluruh Indonesia terdapat 33 juta PKL yang menyerap sedikitnya 66 juta tenaga kerja.
Di tempat yang sama Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hassan mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak penghasilan untuk PKL.
Kebijakan itu akan dituangkan dalam Perpres yang terbit sekitar dua pekan lagi.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013