Sanggau (Antara Kalbar) - Kerusakan ruas jalan negara mulai dari Kota Sanggau hingga Simpang Sei Ampar terus mendapat sorotan. Kritikan terhadap Gubernur Kalbar kian tajam menyusul hasil konsultasi Komisi C DPRD Sanggau ke Kementerian PU yang menyatakan tidak ada dana Asian Development Bank (ADB) untuk perbaikan ruas jalan tersebut seperti yang kerap diutarakan Gubernur.
“Ini yang menjadi keheranan kita, Kalau memang hasil konsultasi Komisi C DPRD Sanggau itu benar, berarti Gubernur Kalbar sudah melakukan pembohongan publik, karena dalam berbagai kesempatan, Gubernur sering menyatakan bahwa anggaran untuk pengerjaan ruas jalan dari Kota Sanggau menuju Simpang Sei Ampar sudah tersedia. Salah satunya melalui bantuan dari ADB yang jumlahnya lebih dari Rp400 miliar. Saat kampanye Pilgub lalu, hal itu juga selalu diutarakan Gubernur," ungkap seorang warga Sanggau Yusak, Selasa (19/11).
Yusak mengatakan, kalau memang ini tidak ada, berartikan sudah melakukan pembohongan. Secara hukum adat dan hukum positif, Gubernur bisa dituntut atas pernyataannya itu.
"Selaku masyarakat, kita bukan ingin bermaksud mencari kesalahan. Namun yang diinginkan adalah adanya kebenaran. Kalau memang ndak ada, jangan bilang ada. Kalau memang ada, juga bila ada dan segera lah dikerjakan. Jangan membohongi rakyat untuk kepentingan sesaat, apalagi untuk kepentingan politik," katanya.
Menurut dia, mengurus daerah sebesar Kalbar memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun dalam pelaksanaannya, diharapkan tidak ada kebohongan.
"Kalau memang Gubernur sudah tidak mampu mengurus wilayah Kalbar bagian timur ini, berikan dukungan untuk pemekaran wilayah Kalbar, yakni Provinsi Kapuas Raya. Biar di wilayah timur Kalbar ini juga bisa terbangun,†katanya.
Sementara itu Lambertus Olan seorang warga Sekadau mengungkapkan jika memang tidak ada, berarti bagaimana caranya agar lintas jalan ke perhuluan Kalbar itu jadi baik. "Mau pakai uang hantu kah atau uang apa yang jelas bisa bangun jalan, karena jalan merupakan sentral kehidupan manusia. Betul dulu tidak ada jalan orang masih hidup, tapi nanti dulu, dulu yang dimaksud itu seperti apa," katanya.
"Tolong jangan mainkan opini ke publik yang tak jelas, permintaan warga jelas jalan diperbaiki oleh anda yang duduk manis berkat suara manis rakyat juga. Kalau memang mau cepat dan singkat, propinsi baru di perhuluan itu menjadi solusi, contoh saja beberapa kabupaten pemekaran jadi bagus dan rata pembangunannya berkat pemekaran daerah atau wilayah," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
“Ini yang menjadi keheranan kita, Kalau memang hasil konsultasi Komisi C DPRD Sanggau itu benar, berarti Gubernur Kalbar sudah melakukan pembohongan publik, karena dalam berbagai kesempatan, Gubernur sering menyatakan bahwa anggaran untuk pengerjaan ruas jalan dari Kota Sanggau menuju Simpang Sei Ampar sudah tersedia. Salah satunya melalui bantuan dari ADB yang jumlahnya lebih dari Rp400 miliar. Saat kampanye Pilgub lalu, hal itu juga selalu diutarakan Gubernur," ungkap seorang warga Sanggau Yusak, Selasa (19/11).
Yusak mengatakan, kalau memang ini tidak ada, berartikan sudah melakukan pembohongan. Secara hukum adat dan hukum positif, Gubernur bisa dituntut atas pernyataannya itu.
"Selaku masyarakat, kita bukan ingin bermaksud mencari kesalahan. Namun yang diinginkan adalah adanya kebenaran. Kalau memang ndak ada, jangan bilang ada. Kalau memang ada, juga bila ada dan segera lah dikerjakan. Jangan membohongi rakyat untuk kepentingan sesaat, apalagi untuk kepentingan politik," katanya.
Menurut dia, mengurus daerah sebesar Kalbar memang tidak semudah membalik telapak tangan. Namun dalam pelaksanaannya, diharapkan tidak ada kebohongan.
"Kalau memang Gubernur sudah tidak mampu mengurus wilayah Kalbar bagian timur ini, berikan dukungan untuk pemekaran wilayah Kalbar, yakni Provinsi Kapuas Raya. Biar di wilayah timur Kalbar ini juga bisa terbangun,†katanya.
Sementara itu Lambertus Olan seorang warga Sekadau mengungkapkan jika memang tidak ada, berarti bagaimana caranya agar lintas jalan ke perhuluan Kalbar itu jadi baik. "Mau pakai uang hantu kah atau uang apa yang jelas bisa bangun jalan, karena jalan merupakan sentral kehidupan manusia. Betul dulu tidak ada jalan orang masih hidup, tapi nanti dulu, dulu yang dimaksud itu seperti apa," katanya.
"Tolong jangan mainkan opini ke publik yang tak jelas, permintaan warga jelas jalan diperbaiki oleh anda yang duduk manis berkat suara manis rakyat juga. Kalau memang mau cepat dan singkat, propinsi baru di perhuluan itu menjadi solusi, contoh saja beberapa kabupaten pemekaran jadi bagus dan rata pembangunannya berkat pemekaran daerah atau wilayah," pungkasnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013