Pontianak (Antara Kalbar) - Front Pembela Islam Provinsi Kalimantan Barat minta DPRD provinsi itu untuk memfasilitasi pertemuan dengan Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) terkait pembantaian umat Muslim di Myanmar.
"Kami minta DPRD Kalbar sebagai mediator dalam pertemuan dengan Walubi Kalbar, nantinya surat protes kami disampaikan pada kedutaan Myanmar di Jakarta," Ketua DPD FPI Kalbar Syarif Iskandar saat menggelar orasi di depan Gedung DPRD Kalbar, di Pontianak, Senin.
Iskandar mengutuk, kekerasan dan pembantaian terhadap umat Muslim, serta pembakaran Masjid-masjid di Myanmar.
"Kami akan kirim surat kedutaan Myanmar di Jakarta, terkait kekerasan yang dilakukan oleh umat Buddha terhadap umat Muslim, agar segera dihentikan, dan meminta pelaku dihukum," ujarnya.
Dalam aksinya DPD FPI Kalbar meminta ketegasan pemerintah terkait kasus Rohingya, dan jangan takut terhadap tekanan pihak lain terkait protes Indonesia terhadap kekerasan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPW FPI Kota Pontianak Ishak Al Mutahar mengakui, kecewa karena aksi protes FPI terhadap kekerasan yang dialami umat Islam di Myanmar, tidak ada respons atau tidak ada satupun anggota dewan yang hadir.
"Padahal sudah seminggu mengirim surat terkait akan melakukan aksi dalam kasus pembantaian umat Muslim di Myanmar," ujarnya.
Ishak meminta, biksu Buddha di Kalbar juga ikut mengutuk ulah biksu di Myanmar yang melakukan pembantaian terhadap umat Muslim.
Puluhan anggota DPD FPI Kalbar tampak kecewa karena aksi protes mereka tidak dihadiri oleh satu orangpun anggota DPRD Kalbar.
Staf Sekretariat DPRD Kalbar Maulana Yusuf menyatakan, seyogyanya aksi unjuk rasa dari FPI akan diterima oleh Wakil DPRD Kalbar Ahmadi Usman, tetapi beliau mendadak keluar kota dalam mengawal proses APBD Kalbar tahun 2014.
"Beliau berpesan agar dijadwalkan ulang terkait aspirasi oleh FPI," Maulana.
(A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kami minta DPRD Kalbar sebagai mediator dalam pertemuan dengan Walubi Kalbar, nantinya surat protes kami disampaikan pada kedutaan Myanmar di Jakarta," Ketua DPD FPI Kalbar Syarif Iskandar saat menggelar orasi di depan Gedung DPRD Kalbar, di Pontianak, Senin.
Iskandar mengutuk, kekerasan dan pembantaian terhadap umat Muslim, serta pembakaran Masjid-masjid di Myanmar.
"Kami akan kirim surat kedutaan Myanmar di Jakarta, terkait kekerasan yang dilakukan oleh umat Buddha terhadap umat Muslim, agar segera dihentikan, dan meminta pelaku dihukum," ujarnya.
Dalam aksinya DPD FPI Kalbar meminta ketegasan pemerintah terkait kasus Rohingya, dan jangan takut terhadap tekanan pihak lain terkait protes Indonesia terhadap kekerasan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPW FPI Kota Pontianak Ishak Al Mutahar mengakui, kecewa karena aksi protes FPI terhadap kekerasan yang dialami umat Islam di Myanmar, tidak ada respons atau tidak ada satupun anggota dewan yang hadir.
"Padahal sudah seminggu mengirim surat terkait akan melakukan aksi dalam kasus pembantaian umat Muslim di Myanmar," ujarnya.
Ishak meminta, biksu Buddha di Kalbar juga ikut mengutuk ulah biksu di Myanmar yang melakukan pembantaian terhadap umat Muslim.
Puluhan anggota DPD FPI Kalbar tampak kecewa karena aksi protes mereka tidak dihadiri oleh satu orangpun anggota DPRD Kalbar.
Staf Sekretariat DPRD Kalbar Maulana Yusuf menyatakan, seyogyanya aksi unjuk rasa dari FPI akan diterima oleh Wakil DPRD Kalbar Ahmadi Usman, tetapi beliau mendadak keluar kota dalam mengawal proses APBD Kalbar tahun 2014.
"Beliau berpesan agar dijadwalkan ulang terkait aspirasi oleh FPI," Maulana.
(A057/N005)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013