Jakarta (Antara Kalbar) - Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ((Munas dan Konbes NU) yang sedianya digelar bulan Juni 2014 diundur menjadi bulan Agustus.
"Demi kemaslahatan umat, Munas dan Konbes diputuskan diundur," kata ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Senin.
Munas dan Konbes yang sebelumnya direncanakan digelar tanggal 13 - 15 Juni diundur menjadi 22 - 24 Agustus 2014 di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur.
Menurut Said Aqil, Munas dan Konbes 2014 diundur karena persiapan materi belum maksimal dan teknis pelaksanaan masih perlu disempurnakan.
"Sama sekali tidak ada alasan politis. Tidak karena berdekatan dengan Pilpres dan tidak juga karena alasan politis lainnya," katanya.
Munas dan Konbes merupakan forum permusyawaratan setingkat di bawah muktamar yang dilaksanakan minimal sekali dalam satu periode kepengurusan.
Sebelumnya, Munas dan Konbes digelar akhir tahun 2012 di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, dengan salah satu keputusannya adalah ancaman boikot bayar pajak jika Pemerintah tak serius dalam mengelola dan mengamankan pajak yang ditarik dari masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Demi kemaslahatan umat, Munas dan Konbes diputuskan diundur," kata ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Senin.
Munas dan Konbes yang sebelumnya direncanakan digelar tanggal 13 - 15 Juni diundur menjadi 22 - 24 Agustus 2014 di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur.
Menurut Said Aqil, Munas dan Konbes 2014 diundur karena persiapan materi belum maksimal dan teknis pelaksanaan masih perlu disempurnakan.
"Sama sekali tidak ada alasan politis. Tidak karena berdekatan dengan Pilpres dan tidak juga karena alasan politis lainnya," katanya.
Munas dan Konbes merupakan forum permusyawaratan setingkat di bawah muktamar yang dilaksanakan minimal sekali dalam satu periode kepengurusan.
Sebelumnya, Munas dan Konbes digelar akhir tahun 2012 di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, dengan salah satu keputusannya adalah ancaman boikot bayar pajak jika Pemerintah tak serius dalam mengelola dan mengamankan pajak yang ditarik dari masyarakat.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014