Jakarta (Antara Kalbar) - Pemerintah Indonesia menerima hibah dari Millenium Challenge Corporation (MCC) sebesar Rp3,3 triliun atau 332,5 juta Dolar Amerika Serikat untuk menekan angka kemiskinan melalui proyek Fasilitas Kemakmuran Hijau.
"Proyek Fasilitas Kemakmuran Hijau merupakan program yang dijalankan dalam rangka mengurangi kemiskinan di pedesaaan atau masyarakat melalui pembangunan berwawasan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, energi terbarukan dan pelestarian lingkungan," kata Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC Bapennas Hari Kristijo di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan MCC merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi kemiskinan di negara berkembang di mana Indonesia merupakan negara penerima hibah yang ke-26.
Hibah tersebut digunakan untuk membiayai tiga proyek selama lima tahun terhitung 2 April 2013 hingga 1 April 2018 dalam rangka menekan angka kemiskinan di Tanah Air, kata dia.
Ia menjelaskan proyek kemakmuran hijau dilaksanakan pada 30 kabupaten di 10 provinsi dimana telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman.
Ia menyebutkan 10 provinsi tersebut yaitu Jambi, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Lampung.
Provinsi yang dipilih berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk miskin, ketersediaan energi terbarukan, dan kondisi infrastruktur dasar seperti listrik, jalan dan jembatan, kata dia.
Menurut dia, target dari proyek fasilitas kemakmuran hijau adalah mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Ia memaparkan penyaluran hibah ini melalui tiga pintu yaitu matching grant, natural resources management grant dan renewable energy.
Penerimanya bisa kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau swasta, kata dia.
Ia menjelaskan matching grant adalah pemberian hibah kepada pihak tertentu misalnya swasta dalam bentuk peremajaan tanaman kakao atau lainnya dimana MCC akan membiayai 20 persen dari total biaya yang dibutuhkan.
Ia menambahkan inti dari program ini adalah mendorong pemerintah daerah untuk sadar potensi lingkungan, menjaga dan akhirnya menjadi program berkelanjutan.
(D009/A. Lazuardi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Proyek Fasilitas Kemakmuran Hijau merupakan program yang dijalankan dalam rangka mengurangi kemiskinan di pedesaaan atau masyarakat melalui pembangunan berwawasan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, energi terbarukan dan pelestarian lingkungan," kata Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC Bapennas Hari Kristijo di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan MCC merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi kemiskinan di negara berkembang di mana Indonesia merupakan negara penerima hibah yang ke-26.
Hibah tersebut digunakan untuk membiayai tiga proyek selama lima tahun terhitung 2 April 2013 hingga 1 April 2018 dalam rangka menekan angka kemiskinan di Tanah Air, kata dia.
Ia menjelaskan proyek kemakmuran hijau dilaksanakan pada 30 kabupaten di 10 provinsi dimana telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman.
Ia menyebutkan 10 provinsi tersebut yaitu Jambi, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Lampung.
Provinsi yang dipilih berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk miskin, ketersediaan energi terbarukan, dan kondisi infrastruktur dasar seperti listrik, jalan dan jembatan, kata dia.
Menurut dia, target dari proyek fasilitas kemakmuran hijau adalah mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Ia memaparkan penyaluran hibah ini melalui tiga pintu yaitu matching grant, natural resources management grant dan renewable energy.
Penerimanya bisa kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau swasta, kata dia.
Ia menjelaskan matching grant adalah pemberian hibah kepada pihak tertentu misalnya swasta dalam bentuk peremajaan tanaman kakao atau lainnya dimana MCC akan membiayai 20 persen dari total biaya yang dibutuhkan.
Ia menambahkan inti dari program ini adalah mendorong pemerintah daerah untuk sadar potensi lingkungan, menjaga dan akhirnya menjadi program berkelanjutan.
(D009/A. Lazuardi)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014