Bandung (Antara Kalbar) - Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mengalokasikan anggaran sebesar Rp340 miliar pada 2015 untuk honorarium penyuluh tenaga harian lepas (THL) serta biaya operasional penyuluh (BPO).
Sekretaris Badan BPPSDMP Momon Rusmono di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, menyatakan hal itu sebagai respon kementerian terhadap keresahan para penyuluh THL atau kontrak terhadap perpanjangan kerja mereka.
"Kami jamin para penyuluh THL ini masih dibutuhkan tenaganya untuk tahun depan," katanya ketika melakukan kunjungan media ke Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Penyuluhan (UPT PPP) Wilayah Soreang dan Wilayah Ciwidey Kabupaten Bandung.
Menurut dia, saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian sekitar 27.000 orang untuk mencapai target satu desa satu penyuluh pada 70 ribu desa di tanah air.
Untuk mengatasi kekurangan penyuluh tersebut, lanjutnya, Kementerian Pertanian akan melakukan pengangkatan 10 ribu THL tahun ini menjadi penyuluh pegawai negeri sipil (PNS).
Namun demikian, tambah Momon, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) nya saat ini masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diharapkan dapat diselesaikan pada Oktober tahun ini.
"Tapi honor THL sudah kami amankan, sehingga mereka tidak perlu kuatir terhadap nasibnya," katanya.
Selain penyuluh THL, menurut dia, untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian maka Kementan mendorong peningkatan peran penyuluh swadaya.
Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Dadang Hermawan menyatakan, peningkatan kuantitas maupun kualitas penyuluh pertanian tidak bisa ditawar-tawar lagi jika ingin untuk mencapai target pembangunan pertanian.
"Kalau penyuluh terbatas (jumlahnya) banyak petani yang tidak terlayani dengan baik, kalau penyuluh tidak optimal (kualitasnya) petani juga tidak akan optimal," katanya.
Kepala Balai Besar Penyuluhan Pertanian (BBPP) Lembang, Bandel Hartoko mengakui, penyuluh pertanian di Indonesia masih perlu ditingkatkan frekuensi pelatihannya guna meningkatkan kualitas mereka.
Dia mengatakan, tingkat kepesertaan penyuluh pertanian dari dalam negeri yang mengikuti pelatihan di BBPP Lembang rata-rata hanya satu kali dalam setahun.
Sebaliknya, lanjutnya, tingkat kepesertaan penyuluh pertanian dari dalam negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang mengikuti pelatihan di BBPP Lembang sekitar tujuh hingga delapan kali dalam setahun.
"Agar petani kita lebih unggul, oleh karena itu penyuluh kita harus lebih unggul dari Malaysia dan Thailand. Apalagi SDM pertanian (penyuluh) merupakan kunci keberhasilan pembangunan," katanya.
Kondisi tersebut, menurut dia, karena masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan penyuluh pertanian sehingga mereka hanya ditempatkan sebagai pendukung bukan pilar pembangunan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Sekretaris Badan BPPSDMP Momon Rusmono di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis, menyatakan hal itu sebagai respon kementerian terhadap keresahan para penyuluh THL atau kontrak terhadap perpanjangan kerja mereka.
"Kami jamin para penyuluh THL ini masih dibutuhkan tenaganya untuk tahun depan," katanya ketika melakukan kunjungan media ke Unit Pelaksana Teknis Pengendali Program Penyuluhan (UPT PPP) Wilayah Soreang dan Wilayah Ciwidey Kabupaten Bandung.
Menurut dia, saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian sekitar 27.000 orang untuk mencapai target satu desa satu penyuluh pada 70 ribu desa di tanah air.
Untuk mengatasi kekurangan penyuluh tersebut, lanjutnya, Kementerian Pertanian akan melakukan pengangkatan 10 ribu THL tahun ini menjadi penyuluh pegawai negeri sipil (PNS).
Namun demikian, tambah Momon, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) nya saat ini masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diharapkan dapat diselesaikan pada Oktober tahun ini.
"Tapi honor THL sudah kami amankan, sehingga mereka tidak perlu kuatir terhadap nasibnya," katanya.
Selain penyuluh THL, menurut dia, untuk mengatasi kekurangan tenaga penyuluh pertanian maka Kementan mendorong peningkatan peran penyuluh swadaya.
Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bandung Dadang Hermawan menyatakan, peningkatan kuantitas maupun kualitas penyuluh pertanian tidak bisa ditawar-tawar lagi jika ingin untuk mencapai target pembangunan pertanian.
"Kalau penyuluh terbatas (jumlahnya) banyak petani yang tidak terlayani dengan baik, kalau penyuluh tidak optimal (kualitasnya) petani juga tidak akan optimal," katanya.
Kepala Balai Besar Penyuluhan Pertanian (BBPP) Lembang, Bandel Hartoko mengakui, penyuluh pertanian di Indonesia masih perlu ditingkatkan frekuensi pelatihannya guna meningkatkan kualitas mereka.
Dia mengatakan, tingkat kepesertaan penyuluh pertanian dari dalam negeri yang mengikuti pelatihan di BBPP Lembang rata-rata hanya satu kali dalam setahun.
Sebaliknya, lanjutnya, tingkat kepesertaan penyuluh pertanian dari dalam negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang mengikuti pelatihan di BBPP Lembang sekitar tujuh hingga delapan kali dalam setahun.
"Agar petani kita lebih unggul, oleh karena itu penyuluh kita harus lebih unggul dari Malaysia dan Thailand. Apalagi SDM pertanian (penyuluh) merupakan kunci keberhasilan pembangunan," katanya.
Kondisi tersebut, menurut dia, karena masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap keberadaan penyuluh pertanian sehingga mereka hanya ditempatkan sebagai pendukung bukan pilar pembangunan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014