Jakarta (Antara Kalbar) - Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh kementerian segera bekerja sehingga ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan baru dapat dipenuhi.
"Kita harus bekerja untuk rakyat sejak hari pertama bekerja, tidak boleh ragu dengan kendala apapun, termasuk kendala penataan organisasi," kata Presiden saat membuka sidang kabinet pertama di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Disampaikan Kepala Negara, perubahan nomenklatur kementerian bukan berarti fungsi-fungsi dan kerja kementerian melambat.
"Tidak boleh ragu dengan kendala apapun, termasuk kendala penataan organisasi," tukasnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan menteri yang nomenklatur kementeriannya tidak masuk dalam perubahan dapat langsung bekerja.
"Menteri yang kementeriannya tidak berubah bisa bekerja dan tancap gas. Jangan lupa saat masuk ke kementerian tolong lihat kalau masuk ke kementerian perencanaan, anggaran, organisasi seperti apa dilihat terlebih dahulu," paparnya.
Sementara bagi menteri yang kementeriannya baru atau mengalami perubahan, Presiden meminta agar menggunakan unit yang ada untuk proses kerja, sementara bagi yang belum memiliki gedung dan kelengkapan agar berkoordinasi dengan menteri sekretaris negara dan menteri perencanaan pembangunan nasional/Kepala Bappenas.
"Menteri yang perubahan dilakukan unit organisasi yang ada walau belum ditata. Misal, Menristek dan Dikti, bisa digunakan Dirjen dikti dan deputinya, sudah kita siapkan perpres. Yang belum ada ruang kantor dan staf, kementerian koordinator bidang kemaritiman, segera koordinasi dengan mensesneg dan menpan reformasi birokrasi, tapi mulai bekerja gunakan yang ada bekerja secepatnya," tegas Presiden.
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melangsungkan sidang kabinet pertama di kantor Presiden Jakarta, Senin.
Sidang kabinet dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.Sebelumnya para menteri kabinet kerja dilantik di Istana Negara pada Senin (27/10) pagi dan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama di beranda depan Istana Merdeka.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kita harus bekerja untuk rakyat sejak hari pertama bekerja, tidak boleh ragu dengan kendala apapun, termasuk kendala penataan organisasi," kata Presiden saat membuka sidang kabinet pertama di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Disampaikan Kepala Negara, perubahan nomenklatur kementerian bukan berarti fungsi-fungsi dan kerja kementerian melambat.
"Tidak boleh ragu dengan kendala apapun, termasuk kendala penataan organisasi," tukasnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan menteri yang nomenklatur kementeriannya tidak masuk dalam perubahan dapat langsung bekerja.
"Menteri yang kementeriannya tidak berubah bisa bekerja dan tancap gas. Jangan lupa saat masuk ke kementerian tolong lihat kalau masuk ke kementerian perencanaan, anggaran, organisasi seperti apa dilihat terlebih dahulu," paparnya.
Sementara bagi menteri yang kementeriannya baru atau mengalami perubahan, Presiden meminta agar menggunakan unit yang ada untuk proses kerja, sementara bagi yang belum memiliki gedung dan kelengkapan agar berkoordinasi dengan menteri sekretaris negara dan menteri perencanaan pembangunan nasional/Kepala Bappenas.
"Menteri yang perubahan dilakukan unit organisasi yang ada walau belum ditata. Misal, Menristek dan Dikti, bisa digunakan Dirjen dikti dan deputinya, sudah kita siapkan perpres. Yang belum ada ruang kantor dan staf, kementerian koordinator bidang kemaritiman, segera koordinasi dengan mensesneg dan menpan reformasi birokrasi, tapi mulai bekerja gunakan yang ada bekerja secepatnya," tegas Presiden.
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melangsungkan sidang kabinet pertama di kantor Presiden Jakarta, Senin.
Sidang kabinet dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.Sebelumnya para menteri kabinet kerja dilantik di Istana Negara pada Senin (27/10) pagi dan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama di beranda depan Istana Merdeka.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014