Jakarta (Antara Kalbar) - Dua menteri Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan penyelesaian permasalahan di DPR secepatnya agar dapat berkonsultasi secara pasti mengenai beragam program pemerintah.
"Mudah-mudah cepat (penyelesaiannya)," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Menurut Ferry Mursyidan, permasalahan di DPR dapat menghambat seperti soal rapat kerja dengan alat kelengkapan padahal hal tersebut tetap harus diselesaikan.
Ia mengingatkan tidak mungkin bila menteri mendatangi komisi DPR versi Koalisi Merah Putih atau komisi DPR versi Koalisi Indonesia Hebat saja.
Selain itu, ujar dia, bila penyelesaiannya harus mempersyaratkan pengubahan suatu UU terlebih dahulu maka dikhawatirkan proses penyelesaiannya akan lebih lama.
"Harus ada langkah yang seketika, apalagi sebentar lagi masuk masa reses," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Senada dengan Ferry, Menteri Perindustrian Saleh Husin juga menginginkan harapan yang lebih baik dengan penyelesaian terhadap persoalan yang sedang dihadapi di DPR.
Saleh mengemukakan, sebenarnya tidak ada istilah DPR tandingan tetapi persoalan tersebut dinilai hanyalah sebuah perbedaan persepsi.
"Diharapkan rapat yang tertunda bisa langsung dilaksanakan," kata Menperin.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan kesepahaman bersatunya fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih sudah dalam tahap finalisasi, sehingga diperkirakan pengisian alat kelengkapan dewan segera terwujud.
"Insya Allah beberapa hari ini sudah dilakukan komunikasi dan tinggal finalisasi," kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (10/11).
Dia menjelaskan selama dua hari lalu, pihak KMP dan KIH sudah menjalin komunikasi dan segera difinalisasi terkait komitmen kedua pihak.
Komitmen itu, menurut dia, terkait formulasi kerja sehingga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan baik dan mekanisme check and balances di parlemen tetap jalan.
"Kami membangun kesepakatan terkait komitmen untuk bangsa dan negara untuk buat formulasi sehingga program kerja pemerintahan Jokowi-JK dan 'check and balances' di parlemen bisa berjalan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Mudah-mudah cepat (penyelesaiannya)," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Menurut Ferry Mursyidan, permasalahan di DPR dapat menghambat seperti soal rapat kerja dengan alat kelengkapan padahal hal tersebut tetap harus diselesaikan.
Ia mengingatkan tidak mungkin bila menteri mendatangi komisi DPR versi Koalisi Merah Putih atau komisi DPR versi Koalisi Indonesia Hebat saja.
Selain itu, ujar dia, bila penyelesaiannya harus mempersyaratkan pengubahan suatu UU terlebih dahulu maka dikhawatirkan proses penyelesaiannya akan lebih lama.
"Harus ada langkah yang seketika, apalagi sebentar lagi masuk masa reses," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Senada dengan Ferry, Menteri Perindustrian Saleh Husin juga menginginkan harapan yang lebih baik dengan penyelesaian terhadap persoalan yang sedang dihadapi di DPR.
Saleh mengemukakan, sebenarnya tidak ada istilah DPR tandingan tetapi persoalan tersebut dinilai hanyalah sebuah perbedaan persepsi.
"Diharapkan rapat yang tertunda bisa langsung dilaksanakan," kata Menperin.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan kesepahaman bersatunya fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih sudah dalam tahap finalisasi, sehingga diperkirakan pengisian alat kelengkapan dewan segera terwujud.
"Insya Allah beberapa hari ini sudah dilakukan komunikasi dan tinggal finalisasi," kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (10/11).
Dia menjelaskan selama dua hari lalu, pihak KMP dan KIH sudah menjalin komunikasi dan segera difinalisasi terkait komitmen kedua pihak.
Komitmen itu, menurut dia, terkait formulasi kerja sehingga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan baik dan mekanisme check and balances di parlemen tetap jalan.
"Kami membangun kesepakatan terkait komitmen untuk bangsa dan negara untuk buat formulasi sehingga program kerja pemerintahan Jokowi-JK dan 'check and balances' di parlemen bisa berjalan," ujarnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014