Putussibau (Antara Kalbar) - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berencana membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melalui BUMD PT Uncak Kapuas Mandiri (UKM) yang tahun ini mendapat penyertaan modal sebesar Rp8 miliar.
Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana mengakui rencana pembangunan itu belum final namun perioritas penyertaan modal kepada PT UKM itu tujuannya tetap untuk menyediakan fasilitas pemenuhan bahan bakar kepada masyarakat.
"Nanti harus dihitung secara ekonomis. Mana yang lebih menguntungkan, apa membeli atau membangun," kata Agus Mulyana di Putussibau, Rabu.
Ia menambahkan, dana sebesar itu tidak semuanya digunakan untuk fasilitas penyediaan bahan bakar. Namun digunakan juga untuk bidang usaha lain di bawah pengelolaan PT UKM.
"Dari jumlah tersebut tidak semuanya untuk kita membeli APMS, atau bangun SPBU. Tentu akan digunakan untuk bidang usaha lain," jelas Agus.
Menurut dia, salah satu permasalahan yakni soal pemenuhan kebutuhan bahan bakar. Dengan jumlah APMS yang ada saja belum mampu melayani para pengguna kendaraan di Putussibau, belum lagi daerah lainnya di Kapuas Hulu.
"Maka saya kira wajar kalau kita bangun, untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat kita," kata dia
Namun menurutnya, rencana pembangunan SPBU atau membeli APMS yang sudah ada harus didasari efesiensi dan efektifitas.
"Jika membangun lebih menguntungkan, kita bangun. Kalau membangun prosesnya cukup lama, kenapa kita tidak membeli. Kalau seandainya ada yang menawarkan," ucapnya.
Jika harus membeli, sambung Agus, maka perlu dilakukan audit anggaran, sehingga tata kelola anggaran usaha APMS tersebut terkontrol dengan baik dan diharapkan berkontribusi dalam menambah PAD Kapuas Hulu.
"Kalau seandainya kita membeli, pak Bupati sarankan, jangan beli begitu saja. Mesti ada audit. Jadi anggaran yang kita gunakan untuk membeli dan sebagainya itu jelas," bebernya.
Sejauh ini, kata Agus, sudah ada pengusaha yang menawarkan APMS kepada Pemkab, hanya saja kata dia perlu dianalisa terlebih dahulu.
"Pasti ada yang ingin menawarkan. Namun Pemkab Kapuas Hulu harus menganalisa dulu. Nggak bisa kita ibaratkan seperti membeli kucing dalam karung," pungkasnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015