Pontianak (Antara Kalbar) - Anggota Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat Michael Jeno menyatakan pihaknya mendorong terwujudnya pembangunan pelabuhan darat atau "dry port" di kawasan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, Kabupaten Sanggau.
"Kami akan mendorong terus pemerintah pusat agar secepatnya membangun pelabuhan darat di Entikong, sehingga tidak sekadar omongan kosong," kata Michael Jeno saat menghadiri rakor identifikasi potensi perekonomian wilayah perbatasan Kalbar menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan Provinsi Kalbar termasuk memiliki anugerah Tuhan YME karena memiliki perbatasan darat langsung dengan negara tetangga, Malaysia, sehingga itu harus bisa bermanfaat dalam mendongkrak perekonomian masyarakat Kalbar dan Indonesia umumnya.
Jeno berharap, dengan akan dimilikinya pelabuhan darat di PPLB Entikong, maka disana nantinya tidak hanya untuk lalu lintas orang saja, melainkan juga sebagai pintu keluar masuknya barang ekspor dan impor.
"Paling tidak komoditas utama Kalbar, berupa CPO nantinya bisa diekspor melalui pelabuhan darat tersebut ke Malaysia, karena di sana fasilitas infrastruktur pendukungnya sudah lengkap untuk kemudian diekspor lagi ke negara lainnya," kata Jeno.
Hal itu, bukan berarti Kalbar akan sangat tergantung dengan fasilitas di Malaysia, tetapi tidak ada salahnya memanfaatkan peluang tersebut. "Sambil kita menunggu penyelesaian pembangunan pelabuhan laut di Mempawah, yang nantinya bisa melayani ekspor dan impor secara langsung," ujarnya.
Tetapi menurut dia, kalau pelabuhan-pelabuhan laut di Mempawah dan Kota Pontianak nantinya sudah siap, maka biarkan saja nantinya bersaing secara sehat, sambil menunggu ekonomi masyarakat Kalbar kuat.
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Agus Sudarma menyatakan, saat ini semua pihak menyatakan Indonesia belum siap menghadapi MEA 2015, karena dukungan infrastruktur masih belum mendukung dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut.
"PPLB Entikong hanya untuk lintas orang, bukan untuk kegiatan ekspor dan impor, sehingga perlu dibangun lagi pelabuhan darat dalam menghadapi MEA 2015," ujarnya.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai siap mendorong percepatan keluar masuk arus barang di Entikong, tetapi harus didukung fasilitas, yang tidak hanya sebagai pintu keluar masuk orang saja, melainkan juga bisa menjadi pintu keluar masuk barang, katanya.
"Sekarang kalau ada barang yang mau keluar atau masuk menjadi lambat, karena pintu PPLB hanya untuk orang saja, sehingga ketika dilewati barang menjadi lambat prosesnya," ujar Agus.
Sementara kalau MEA sudah diterapkan, maka semua dilakukan secara elektronik, tidak ada lagi secara manual, sehingga para eksportir sudah harus teregistrasi semuanya. "Solusinya, pemerintah harus cepat membangun pelabuhan darat tersebut," katanya.
(U.A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kami akan mendorong terus pemerintah pusat agar secepatnya membangun pelabuhan darat di Entikong, sehingga tidak sekadar omongan kosong," kata Michael Jeno saat menghadiri rakor identifikasi potensi perekonomian wilayah perbatasan Kalbar menjelang implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan Provinsi Kalbar termasuk memiliki anugerah Tuhan YME karena memiliki perbatasan darat langsung dengan negara tetangga, Malaysia, sehingga itu harus bisa bermanfaat dalam mendongkrak perekonomian masyarakat Kalbar dan Indonesia umumnya.
Jeno berharap, dengan akan dimilikinya pelabuhan darat di PPLB Entikong, maka disana nantinya tidak hanya untuk lalu lintas orang saja, melainkan juga sebagai pintu keluar masuknya barang ekspor dan impor.
"Paling tidak komoditas utama Kalbar, berupa CPO nantinya bisa diekspor melalui pelabuhan darat tersebut ke Malaysia, karena di sana fasilitas infrastruktur pendukungnya sudah lengkap untuk kemudian diekspor lagi ke negara lainnya," kata Jeno.
Hal itu, bukan berarti Kalbar akan sangat tergantung dengan fasilitas di Malaysia, tetapi tidak ada salahnya memanfaatkan peluang tersebut. "Sambil kita menunggu penyelesaian pembangunan pelabuhan laut di Mempawah, yang nantinya bisa melayani ekspor dan impor secara langsung," ujarnya.
Tetapi menurut dia, kalau pelabuhan-pelabuhan laut di Mempawah dan Kota Pontianak nantinya sudah siap, maka biarkan saja nantinya bersaing secara sehat, sambil menunggu ekonomi masyarakat Kalbar kuat.
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Agus Sudarma menyatakan, saat ini semua pihak menyatakan Indonesia belum siap menghadapi MEA 2015, karena dukungan infrastruktur masih belum mendukung dalam menghadapi perdagangan bebas tersebut.
"PPLB Entikong hanya untuk lintas orang, bukan untuk kegiatan ekspor dan impor, sehingga perlu dibangun lagi pelabuhan darat dalam menghadapi MEA 2015," ujarnya.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai siap mendorong percepatan keluar masuk arus barang di Entikong, tetapi harus didukung fasilitas, yang tidak hanya sebagai pintu keluar masuk orang saja, melainkan juga bisa menjadi pintu keluar masuk barang, katanya.
"Sekarang kalau ada barang yang mau keluar atau masuk menjadi lambat, karena pintu PPLB hanya untuk orang saja, sehingga ketika dilewati barang menjadi lambat prosesnya," ujar Agus.
Sementara kalau MEA sudah diterapkan, maka semua dilakukan secara elektronik, tidak ada lagi secara manual, sehingga para eksportir sudah harus teregistrasi semuanya. "Solusinya, pemerintah harus cepat membangun pelabuhan darat tersebut," katanya.
(U.A057/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015