Jakarta (Antara Kalbar) - Pemerintah akan menambah jumlah negara yang diberikan fasilitas bebas visa wisata dengan tujuan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.
Semula, ada 45 negara yang mendapatkan fasilitas tersebut. Kini, pemerintah akan menambah 47 negara sehingga total negara penerima bebas visa wisata menjadi 92 negara.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memimpin rapat yang dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie, perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian RI di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa.
"Tadinya diusulkan 50 negara tambahan, tapi untuk negara yang sering punya reputasi soal 'drugs' (obat terlarang), instabilitas dan ekspor radikalisme itu kita tidak kasih masuk. Itu ada lima yang dicoret," katanya.
Akhirnya, lanjut Rizal, disepakati ada 45 negara plus dua negara, yakni Vatikan dan San Marino, yang mendapatkan fasilitas tersebut.
Rizal menuturkan, pemberian fasilitas bebas visa ke Indonesia merupakan cara paling cepat untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Pasalnya, berdasarkan evaluasi pemberian fasilitas bebas visa wisatawan tahap pertama kepada 30 negara sebelumnya, pertumbuhan wisatawan mancanegara mencapai 15 persen, jauh di atas rata-rata yang hanya sebesar 4 persen.
"Evaluasi untuk tahap pertama sangat positif," katanya.
Rizal mengatakan pihaknya sepakat untuk mengimplementasikan fasilitas bebas visa tambahan ke 47 negara pada Oktober mendatang.
Menurut dia, pemberlakuan kebijakan tersebut pada Oktober akan efektif karena bersamaan dengan musim liburan akhir tahun.
"Tadinya usul bebas visa akan efektif Januari tahun depan, tapi kami enggak biasa berlama-lama, jadi ini akan efektif Oktober sekaligus manfaatkan musim turis akhir tahun. Kalau Januari sudah habis musimnya," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan wisatawan mancanegara hingga 20 persen dari pemberian bebas visa untuk tahap pertama dan kedua tersebut.
"Kami harapkan ada tambahan 1 hingga 2 juta wisman dalam waktu setahun. Jumlah tersebut adalah 20 persennya dari negara target kita," katanya. Arief menjelaskan negara target pemberian fasilitas bebas visa tahap pertama dan kedua, yang jumlahnya 77 negara berkontribusi 60 persen terhadap kunjungan total wisman ke Indonesia.
"Yang 30 negara itu implementasinya baru dua bulan sudah tumbuh 15 persen, jadi untuk target 20 persen kami 'confident' (yakin). 'At the end' (pada akhirnya) setahun diharapkan tumbuh 20 persen," ujarnya.
Pemerintah sebelumnya resmi memberikan fasilitas bebas visa wisatawan bagi 30 negara pada awal Juni lalu menyusul 15 negara yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan.
Kebijakan itu dilakukan guna menggenjot jumlah wisman yang ditargetkan mencapai hingga 20 juta orang pada 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
Semula, ada 45 negara yang mendapatkan fasilitas tersebut. Kini, pemerintah akan menambah 47 negara sehingga total negara penerima bebas visa wisata menjadi 92 negara.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memimpin rapat yang dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie, perwakilan Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Luar Negeri dan Kepolisian RI di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa.
"Tadinya diusulkan 50 negara tambahan, tapi untuk negara yang sering punya reputasi soal 'drugs' (obat terlarang), instabilitas dan ekspor radikalisme itu kita tidak kasih masuk. Itu ada lima yang dicoret," katanya.
Akhirnya, lanjut Rizal, disepakati ada 45 negara plus dua negara, yakni Vatikan dan San Marino, yang mendapatkan fasilitas tersebut.
Rizal menuturkan, pemberian fasilitas bebas visa ke Indonesia merupakan cara paling cepat untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Pasalnya, berdasarkan evaluasi pemberian fasilitas bebas visa wisatawan tahap pertama kepada 30 negara sebelumnya, pertumbuhan wisatawan mancanegara mencapai 15 persen, jauh di atas rata-rata yang hanya sebesar 4 persen.
"Evaluasi untuk tahap pertama sangat positif," katanya.
Rizal mengatakan pihaknya sepakat untuk mengimplementasikan fasilitas bebas visa tambahan ke 47 negara pada Oktober mendatang.
Menurut dia, pemberlakuan kebijakan tersebut pada Oktober akan efektif karena bersamaan dengan musim liburan akhir tahun.
"Tadinya usul bebas visa akan efektif Januari tahun depan, tapi kami enggak biasa berlama-lama, jadi ini akan efektif Oktober sekaligus manfaatkan musim turis akhir tahun. Kalau Januari sudah habis musimnya," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan wisatawan mancanegara hingga 20 persen dari pemberian bebas visa untuk tahap pertama dan kedua tersebut.
"Kami harapkan ada tambahan 1 hingga 2 juta wisman dalam waktu setahun. Jumlah tersebut adalah 20 persennya dari negara target kita," katanya. Arief menjelaskan negara target pemberian fasilitas bebas visa tahap pertama dan kedua, yang jumlahnya 77 negara berkontribusi 60 persen terhadap kunjungan total wisman ke Indonesia.
"Yang 30 negara itu implementasinya baru dua bulan sudah tumbuh 15 persen, jadi untuk target 20 persen kami 'confident' (yakin). 'At the end' (pada akhirnya) setahun diharapkan tumbuh 20 persen," ujarnya.
Pemerintah sebelumnya resmi memberikan fasilitas bebas visa wisatawan bagi 30 negara pada awal Juni lalu menyusul 15 negara yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas bebas visa kunjungan.
Kebijakan itu dilakukan guna menggenjot jumlah wisman yang ditargetkan mencapai hingga 20 juta orang pada 2019.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015