Pontianak (Antara Kalbar) - Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Kementerian Kesehatan Drg Vensya Sitohang mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat tetap melakukan pencegahan dan pengendalian rabies.
"Pemerintah jangan lengah hanya karena daerahnya dinyatakan bebas rabies. Masih ada kemungkinan masuk karena wilayah itu berbatasan langsung," katanya di Pontianak, Senin.
Sebaliknya, dukungan dari pemerintah pusat untuk ketersediaan vaksin yang dibutuhkan sudah mulai terdistribusi. Dia meminta agar kepala dinas bisa mendata ulang kebutuhan di setiap daerah.
Dia meminta dinas bisa mengutamakan daerah yang benar-benar memerlukan vaksin. Apalagi saat ini sebaran rabies meluas ke delapan kabupaten di Kalimantan Barat.
"Mana yang lebih penting itu yang didahulukan. Jadi tidak dibagi habis seperti kue," kata dia.
Selain itu, dia mengingatkan, tidak semua korban gigitan anjing langsung diberikan vaksin. Justru, vaksin itu boleh diberikan ketika hasil laboratorium menyatakan anjing yang menggigit manusia itu terjangkit virus rabies.
Untuk mengetahui hal itu, kata dia, maka perlu dilakukan pemeriksaan otak terhadap anjing yang menggigit.
"Jadi tetap mengandalkan pemeriksaan otak anjing di laboratorium. Begitu ada gigitan, periksa anjingnya. Positif rabies segera vaksin korban gigitan," katanya.
Sedangkan jika hasil pemeriksaan itu negatif, maka korban gigitan tidak perlu divaksin. Dia menyebutkan luka gigitan hanya perlu cuci menggunakan sabun.
"Jadi ada SOP dan ini sudah disosialisasikan," kata dia.
Kendati demikian, dia tak menampik mesti ada pembaharuan informasi yang harus diterima masyarakat karena melihat meningkatnya kasus gigitan rabies.
Di Kalimantan Barat, Vensya mengaku ada kenaikan kasus meski tak setinggi provinsi lain. Hanya saja dia mengingatkan yang menjadi acuan pemerintah tidak hanya melihat kenaikan kasus itu.
Menurut dia, bertambah satu kasus saja sudah menjadi peringatan yang harus ditanggulangi.
"Jadi tidak boleh ada kasus. Apalagi tujuannya mengeliminasi kasus gigitan rabies dan menuju bebas rabies tahun 2020," kata dia.
Karena itu, keterlibatan semua pihak sangat penting untuk menekan kasus ini. Dia mengatakan pemerintah juga melibatkan para guru untuk menyampaikan bahayanya rabies.
"Termasuk forum yang menggunakan anjing itu sebagai kendaraan untuk bisnis. Mereka diajak untuk memahami anjing yang digunakan itu harus divaksin karena mereka juga terancam jika anjing tidak divaksin," katanya.
(KR-RDO/S023)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Pemerintah jangan lengah hanya karena daerahnya dinyatakan bebas rabies. Masih ada kemungkinan masuk karena wilayah itu berbatasan langsung," katanya di Pontianak, Senin.
Sebaliknya, dukungan dari pemerintah pusat untuk ketersediaan vaksin yang dibutuhkan sudah mulai terdistribusi. Dia meminta agar kepala dinas bisa mendata ulang kebutuhan di setiap daerah.
Dia meminta dinas bisa mengutamakan daerah yang benar-benar memerlukan vaksin. Apalagi saat ini sebaran rabies meluas ke delapan kabupaten di Kalimantan Barat.
"Mana yang lebih penting itu yang didahulukan. Jadi tidak dibagi habis seperti kue," kata dia.
Selain itu, dia mengingatkan, tidak semua korban gigitan anjing langsung diberikan vaksin. Justru, vaksin itu boleh diberikan ketika hasil laboratorium menyatakan anjing yang menggigit manusia itu terjangkit virus rabies.
Untuk mengetahui hal itu, kata dia, maka perlu dilakukan pemeriksaan otak terhadap anjing yang menggigit.
"Jadi tetap mengandalkan pemeriksaan otak anjing di laboratorium. Begitu ada gigitan, periksa anjingnya. Positif rabies segera vaksin korban gigitan," katanya.
Sedangkan jika hasil pemeriksaan itu negatif, maka korban gigitan tidak perlu divaksin. Dia menyebutkan luka gigitan hanya perlu cuci menggunakan sabun.
"Jadi ada SOP dan ini sudah disosialisasikan," kata dia.
Kendati demikian, dia tak menampik mesti ada pembaharuan informasi yang harus diterima masyarakat karena melihat meningkatnya kasus gigitan rabies.
Di Kalimantan Barat, Vensya mengaku ada kenaikan kasus meski tak setinggi provinsi lain. Hanya saja dia mengingatkan yang menjadi acuan pemerintah tidak hanya melihat kenaikan kasus itu.
Menurut dia, bertambah satu kasus saja sudah menjadi peringatan yang harus ditanggulangi.
"Jadi tidak boleh ada kasus. Apalagi tujuannya mengeliminasi kasus gigitan rabies dan menuju bebas rabies tahun 2020," kata dia.
Karena itu, keterlibatan semua pihak sangat penting untuk menekan kasus ini. Dia mengatakan pemerintah juga melibatkan para guru untuk menyampaikan bahayanya rabies.
"Termasuk forum yang menggunakan anjing itu sebagai kendaraan untuk bisnis. Mereka diajak untuk memahami anjing yang digunakan itu harus divaksin karena mereka juga terancam jika anjing tidak divaksin," katanya.
(KR-RDO/S023)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016