Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Kalbar, Ramadan mengatakan penjualan rumah subsidi masih sangat baik.
"Penjualan rumah subsidi masih tumbuh kisaran 20 persen," ujarnya di Pontianak, Kamis. Ia menambahkan hanya saja kinerja penjualan masih belum didukung proses perizinan di tingkat daerah yang cepat.
Bahkan harga rumah bisa lebih murah apabila izinnya cepat. Memang Presiden sudah memangkas 33 aturan menjadi 11 saja untuk properti. Tetapi Peraturan Presidennya belum turun. Sehingga pemerintah daerah juga belum mengaplikasinya, katanya.
Sementara kata Ramadan untuk penjualan rumah komersial sangat rendah sebagaimana dialami developer yang bernaung dalam Apersi Kalbar.
Ramadan menyebut banyak pengembang yang dulunya fokus membangun rumah komersial beralih ke rumah subsidi. "Ini karena rumah MBR lebih laku. Kalau masih main di komersial, pasti akan rugi," kata dia.
Sementara itu Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, Sukiryanto menyebut birokrasi yang berbelit dan lama harus segera diperbaiki.
"Kalau semakin cepat, semakin baik," ujarnya.
Selain karena birokrasi, menurutnya daya beli juga dipengaruhi harga bahan baku yang terus meningkat, terutama tanah dan material.
"Namun kenaikan harga properti yang disebabkan tingginya harga tanah masih dapat ditunda bila dibandingkan kenaikan harga akibat kenaikan harga material bangunan," katanya.
Saat ini, sebutnya, pembangunan rumah komersial lebih banyak dibangun di Kota Pontianak, lantaran harga tanahnya yang tak cocok untuk rumah subsidi.
"Harga tanah di kota gila-gilaan. Tetapi melihat rencana pengembangan dari pemerintah ke depan, kawasan pinggiran akan berkembang. Cukup potensial sekarang adalah di sekitar Desa Kapur dan Sungai Kakap karena tidak terlalu jauh dari kota," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Penjualan rumah subsidi masih tumbuh kisaran 20 persen," ujarnya di Pontianak, Kamis. Ia menambahkan hanya saja kinerja penjualan masih belum didukung proses perizinan di tingkat daerah yang cepat.
Bahkan harga rumah bisa lebih murah apabila izinnya cepat. Memang Presiden sudah memangkas 33 aturan menjadi 11 saja untuk properti. Tetapi Peraturan Presidennya belum turun. Sehingga pemerintah daerah juga belum mengaplikasinya, katanya.
Sementara kata Ramadan untuk penjualan rumah komersial sangat rendah sebagaimana dialami developer yang bernaung dalam Apersi Kalbar.
Ramadan menyebut banyak pengembang yang dulunya fokus membangun rumah komersial beralih ke rumah subsidi. "Ini karena rumah MBR lebih laku. Kalau masih main di komersial, pasti akan rugi," kata dia.
Sementara itu Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, Sukiryanto menyebut birokrasi yang berbelit dan lama harus segera diperbaiki.
"Kalau semakin cepat, semakin baik," ujarnya.
Selain karena birokrasi, menurutnya daya beli juga dipengaruhi harga bahan baku yang terus meningkat, terutama tanah dan material.
"Namun kenaikan harga properti yang disebabkan tingginya harga tanah masih dapat ditunda bila dibandingkan kenaikan harga akibat kenaikan harga material bangunan," katanya.
Saat ini, sebutnya, pembangunan rumah komersial lebih banyak dibangun di Kota Pontianak, lantaran harga tanahnya yang tak cocok untuk rumah subsidi.
"Harga tanah di kota gila-gilaan. Tetapi melihat rencana pengembangan dari pemerintah ke depan, kawasan pinggiran akan berkembang. Cukup potensial sekarang adalah di sekitar Desa Kapur dan Sungai Kakap karena tidak terlalu jauh dari kota," kata dia.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016