Jakarta (Antara Kalbar) - Beban politik Presiden Joko Widodo (Jokowi)
dinilai akan menjadi semakin berat jika menerima kembali Arcandra Tahar
sebagai Menteri ESDM, kata Direktur Survey & Polling Indonesia
(SPIN) Igor Dirgantara.
"Sangat sulit diterima akal sehat oleh publik jika Arcandra dilantik lagi sebagai Menteri ESDM," katanya di Jakarta, Minggu.
Menurut Igor, sekalipun Arcandra punya kompetensi tinggi, namun yang dibutuhkan pemerintah selayaknya orang profesional yang bisa memberikan solusi untuk bangsa tanpa merusak kredibilitas Pemerintahan Jokowi.
Dosen politik Universitas Jayabaya itu menyarankan Presiden Jokowi melakukan kalkulasi politik secara cermat (cost benefit consideration) agar tidak terjadi kegaduhan yang beresiko tinggi dan berakibat fatal bagi pemerintahan.
"Persoalan Arcandra bukan hanya di tataran politisi saja, tapi ini menjadi sudah menjadi domain rakyat awam juga. Ini masalah nasionalisme, masih banyak anak bangsa lainnya di bidang yang sama dengan dedikasi jauh lebih baik dari Arcandra," katanya.
Padahal, saat Jokowi memberhentikan Archandra Tahar karena dwi kewarganegaraan Indonesia dan AS waktu itu, kewibawaan dan kredibilitas Jokowi cukup positif dan mencapai titik yang terbaik selama ini.
Apapun alasannya wacana mengangkat kembali Arcandra, lanjut dia, adalah kesalahan kedua yang sangat fatal, karena sudah terbukti Presiden Jokowi menerima bisikan atau tekanan dari orang sekelilingnya yang salah besar dalam memberikan rekomendasi.
"Kasihan Pak Jokowi, wacana seperti ini berpotensi gaduh dan menjadi beban berat bagi kewibawaan dan kredibilitas pemerintahan Jokowi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Sangat sulit diterima akal sehat oleh publik jika Arcandra dilantik lagi sebagai Menteri ESDM," katanya di Jakarta, Minggu.
Menurut Igor, sekalipun Arcandra punya kompetensi tinggi, namun yang dibutuhkan pemerintah selayaknya orang profesional yang bisa memberikan solusi untuk bangsa tanpa merusak kredibilitas Pemerintahan Jokowi.
Dosen politik Universitas Jayabaya itu menyarankan Presiden Jokowi melakukan kalkulasi politik secara cermat (cost benefit consideration) agar tidak terjadi kegaduhan yang beresiko tinggi dan berakibat fatal bagi pemerintahan.
"Persoalan Arcandra bukan hanya di tataran politisi saja, tapi ini menjadi sudah menjadi domain rakyat awam juga. Ini masalah nasionalisme, masih banyak anak bangsa lainnya di bidang yang sama dengan dedikasi jauh lebih baik dari Arcandra," katanya.
Padahal, saat Jokowi memberhentikan Archandra Tahar karena dwi kewarganegaraan Indonesia dan AS waktu itu, kewibawaan dan kredibilitas Jokowi cukup positif dan mencapai titik yang terbaik selama ini.
Apapun alasannya wacana mengangkat kembali Arcandra, lanjut dia, adalah kesalahan kedua yang sangat fatal, karena sudah terbukti Presiden Jokowi menerima bisikan atau tekanan dari orang sekelilingnya yang salah besar dalam memberikan rekomendasi.
"Kasihan Pak Jokowi, wacana seperti ini berpotensi gaduh dan menjadi beban berat bagi kewibawaan dan kredibilitas pemerintahan Jokowi," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016