Singkawang (Antaranews Kalbar) - Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Profesor Dr Mohammad Mahfud MD mengimbau kepada masyarakat Kota Singkawang untuk tidak membawa isu SARA pada saat Pemilihan kepala daerah Kalimantan Barat.
"Hal ini saya tegaskan, karena Kalimantan Barat tidak lama lagi akan melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018," kata Mahfud MD usai menjadi narasumber seminar tentang Penguatan ideologi Pancasila yang digelar Pemerintah Kota Singkawang di Kantor Wali Kota Singkawang, Senin.
Apapun motifnya, kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 ini, bahwa isu SARA tidak dibenarkan di negara Indonesia. Apabila itu masih terjadi, kepada aparat negara diminta untuk tegas dalam menegakkan hukum.
"Aparat hukum harus menangkap dan menghukum oknum yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.
Imbauan itu juga tak hanya ditujukannya kepada masyarakat Singkawang, tetapi juga kepada para kontestan yang akan bertarung di Pilkada Kalbar 2018.
"Para kontestan juga diharapkan bisa mempromosikan atau menjual visi misinya kepada masyarakat saat berkampanye," pesannya.
Sehingga masyarakat bisa melihat dan memilih siapa calon yang layak untuk menjadi pemimpin dalam lima tahun kedepan. "Jangan membawa-bawa perbedaan apalagi saling menjelekkan satu sama lain," kata dia lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Singkawang, Irwan mengatakan, masyarakat Singkawang merupakan multi etnis.
"Perbedaan suku, kulit, dan sebagainya tidak perlu di diskusikan lagi karena NKRI sudah harga mati," katanya.
Oleh karena itu, dia mengajak semua lapisan masyarakat Singkawang untuk bersama-sama mensukseskan Pilgub yang aman dan damai.
Sementara Ketua Ikatan Keluarga Madura (Ikama) Singkawang, Hasan Nasiruddin menyatakan, siap mensukseskan Pilgub yang aman dan damai.
"Apabila ada masyarakat yang coba-coba memainkan isu SARA di Pilgub, kepada aparat hukum saya minta untuk menangkap dan memprosesnya sesuai UU yang berlaku," katanya.
Pihaknya dari Ikama Singkawang berupaya akan bersikap netral pada Pilgub 2018. Siapapun yang menjadi pemimpin kelak, maka orang itulah yang harus kita dukung.
"Dari suku apapun dia, jika memang dia yang memenangkan Pilgub 2018 maka dialah yang harus kita dukung dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun kedepan," ujarnya.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIH Singkawang, Santo Satriawan mengatakan, peran mahasiswa untuk ikut mensukseskan Pilgub 2018 sangat penting, karena mahasiswa merupakan garda terdepan untuk menjadi pengurus pemimpin bangsa Indonesia.
"Mengenai penguatan ideologi Pancasila sebenarnya sudah kami lakukan dengan membentuk Forum Komunikasi Mahasiswa dengan berlatar belakang berbeda agama, suku dan ras di Kota Singkawang," katanya.
Bahkan beberapa minggu lalu, pihaknya bekerjasama dengan Panwaslu Kota Singkawang sudah mendeklarasikan Pilkada damai di Kota Singkawang.
Menurutnya, NKRI dan Pancasila sudah harga mati. Jadi siapapun yang berupaya untuk memecah belah bangsa Indonesia maka mahasiswa sudah siap untuk memberantas itu.
"Kita berantas dengan cara sosialisasi, diskusi dan bisa kita laporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak," ujarnya.
Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat Singkawang jangan sekali-sekali membawa isu SARA di dalam Pilgub. Tetapi lebih menyuarakan Pilkada damai.
"Saya inginnya Kalbar ini aman dan terkendali, tanpa adanya isu-isu SARA. Jadi siapapun yang menang maka itulah pemimpin kita," ungkapnya.
(KR-RDO/N005) 1
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
"Hal ini saya tegaskan, karena Kalimantan Barat tidak lama lagi akan melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018," kata Mahfud MD usai menjadi narasumber seminar tentang Penguatan ideologi Pancasila yang digelar Pemerintah Kota Singkawang di Kantor Wali Kota Singkawang, Senin.
Apapun motifnya, kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 ini, bahwa isu SARA tidak dibenarkan di negara Indonesia. Apabila itu masih terjadi, kepada aparat negara diminta untuk tegas dalam menegakkan hukum.
"Aparat hukum harus menangkap dan menghukum oknum yang bersangkutan sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya.
Imbauan itu juga tak hanya ditujukannya kepada masyarakat Singkawang, tetapi juga kepada para kontestan yang akan bertarung di Pilkada Kalbar 2018.
"Para kontestan juga diharapkan bisa mempromosikan atau menjual visi misinya kepada masyarakat saat berkampanye," pesannya.
Sehingga masyarakat bisa melihat dan memilih siapa calon yang layak untuk menjadi pemimpin dalam lima tahun kedepan. "Jangan membawa-bawa perbedaan apalagi saling menjelekkan satu sama lain," kata dia lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Singkawang, Irwan mengatakan, masyarakat Singkawang merupakan multi etnis.
"Perbedaan suku, kulit, dan sebagainya tidak perlu di diskusikan lagi karena NKRI sudah harga mati," katanya.
Oleh karena itu, dia mengajak semua lapisan masyarakat Singkawang untuk bersama-sama mensukseskan Pilgub yang aman dan damai.
Sementara Ketua Ikatan Keluarga Madura (Ikama) Singkawang, Hasan Nasiruddin menyatakan, siap mensukseskan Pilgub yang aman dan damai.
"Apabila ada masyarakat yang coba-coba memainkan isu SARA di Pilgub, kepada aparat hukum saya minta untuk menangkap dan memprosesnya sesuai UU yang berlaku," katanya.
Pihaknya dari Ikama Singkawang berupaya akan bersikap netral pada Pilgub 2018. Siapapun yang menjadi pemimpin kelak, maka orang itulah yang harus kita dukung.
"Dari suku apapun dia, jika memang dia yang memenangkan Pilgub 2018 maka dialah yang harus kita dukung dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun kedepan," ujarnya.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIH Singkawang, Santo Satriawan mengatakan, peran mahasiswa untuk ikut mensukseskan Pilgub 2018 sangat penting, karena mahasiswa merupakan garda terdepan untuk menjadi pengurus pemimpin bangsa Indonesia.
"Mengenai penguatan ideologi Pancasila sebenarnya sudah kami lakukan dengan membentuk Forum Komunikasi Mahasiswa dengan berlatar belakang berbeda agama, suku dan ras di Kota Singkawang," katanya.
Bahkan beberapa minggu lalu, pihaknya bekerjasama dengan Panwaslu Kota Singkawang sudah mendeklarasikan Pilkada damai di Kota Singkawang.
Menurutnya, NKRI dan Pancasila sudah harga mati. Jadi siapapun yang berupaya untuk memecah belah bangsa Indonesia maka mahasiswa sudah siap untuk memberantas itu.
"Kita berantas dengan cara sosialisasi, diskusi dan bisa kita laporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak," ujarnya.
Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat Singkawang jangan sekali-sekali membawa isu SARA di dalam Pilgub. Tetapi lebih menyuarakan Pilkada damai.
"Saya inginnya Kalbar ini aman dan terkendali, tanpa adanya isu-isu SARA. Jadi siapapun yang menang maka itulah pemimpin kita," ungkapnya.
(KR-RDO/N005) 1
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018