Pontianak (Antaranews Kalbar) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar menyasar pengusaha wanita untuk menjadi agen inklusi keuangan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap jasa keuangan.
Sebagai perwujudannya OJK menggelar edukasi keuangan untuk Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) Kalbar.
"Inklusi keuangan di provinsi ini masih rendah sebagaimana kondisi umum di Indonesia. Hal tersebut berpengaruh terhadap daya saing dengan negara-negara lainnya. Oleh sebab itu pemerintah, BI dan OJK konsen bagaimana inklusi keuangan meningkat satu di antaranya dengan sosialisasi," ujar Kepala Kantor Perwakilan OJK, Mochamad Riezky F Purnomo di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan keuangan inklusif adalah dengan menyediakan akses terhadap layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan akses keuangan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kerentanan dan menjadi jalan kelar dari kemiskinan.
Lanjutnya, kemajuan teknologi informasi membuat percepatan inklusi keuangan menjadi lebih mudah. Salah satu inovasi dalam upaya inklusi keuangan adalah layanan bank tanpa kantor yang melalui agen atau mitra perbankan di kawasan pedalaman dan perbatasan. Namun, di kawasan perkotaan, di yakin tingkat pemahamaannya jauh lebih tinggi.
Saya yakin para anggota Ipemi sebagai pengusaha sudah akrab dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya, kata dia.
Riezky menambahkan bahwa perbankan memiliki tanggungjawab untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
"Apalagi tingkat inklusi keuangan kita masih sangat rendah. Survei tahun 2016, baru 30 persen masyarakat kita yang tersentuh oleh layanan perbankan," papar dia.
Menurutnya inklusi keuangan juga sebagai instrumen penting dalam memajukan ekonomi. Salah satunya via penyaluran kredit usaha. Pemerintah, lanjut dia, harus memberdayakan dan membina masyarakat terutama pelaku UMKM.
Jangan dibiarkan jadi penonton harus ada pemihakan agar dapat berkembang, tegasnya.
Apalagi, kata dia, UMKM penting dalam perekonomian di Indonesia.
UMKM memilki porsi lebih 90 persen lebih dari total keseluruhan pelaku usaha Indonesia atau sebanyak sekitar 56,54 juta unit. UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di Tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing,? papar dia.
Ia memaparkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB nasional adalah Rp7.005 triliun atau sekitar 62, 57 persen dari total PDB. Jika diperhitungkan menurut skala usaha, koperasi UMKM pembentuk kontribusi PDB UMKM adalah 38,90 persen usaha mikro, sebesar 9,73 persen usaha kecil, dan 13.95 persen usaha menengah.
"Meskipun demikian besarnya peran sektor UMKM terhadap perekonomian Indonesia tidak serta merta menghapus permasalahan dan hambatan dalam menjalankan UMKM. Salah satunya adalah akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Sebagai perwujudannya OJK menggelar edukasi keuangan untuk Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) Kalbar.
"Inklusi keuangan di provinsi ini masih rendah sebagaimana kondisi umum di Indonesia. Hal tersebut berpengaruh terhadap daya saing dengan negara-negara lainnya. Oleh sebab itu pemerintah, BI dan OJK konsen bagaimana inklusi keuangan meningkat satu di antaranya dengan sosialisasi," ujar Kepala Kantor Perwakilan OJK, Mochamad Riezky F Purnomo di Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan keuangan inklusif adalah dengan menyediakan akses terhadap layanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan akses keuangan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kerentanan dan menjadi jalan kelar dari kemiskinan.
Lanjutnya, kemajuan teknologi informasi membuat percepatan inklusi keuangan menjadi lebih mudah. Salah satu inovasi dalam upaya inklusi keuangan adalah layanan bank tanpa kantor yang melalui agen atau mitra perbankan di kawasan pedalaman dan perbatasan. Namun, di kawasan perkotaan, di yakin tingkat pemahamaannya jauh lebih tinggi.
Saya yakin para anggota Ipemi sebagai pengusaha sudah akrab dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya, kata dia.
Riezky menambahkan bahwa perbankan memiliki tanggungjawab untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
"Apalagi tingkat inklusi keuangan kita masih sangat rendah. Survei tahun 2016, baru 30 persen masyarakat kita yang tersentuh oleh layanan perbankan," papar dia.
Menurutnya inklusi keuangan juga sebagai instrumen penting dalam memajukan ekonomi. Salah satunya via penyaluran kredit usaha. Pemerintah, lanjut dia, harus memberdayakan dan membina masyarakat terutama pelaku UMKM.
Jangan dibiarkan jadi penonton harus ada pemihakan agar dapat berkembang, tegasnya.
Apalagi, kata dia, UMKM penting dalam perekonomian di Indonesia.
UMKM memilki porsi lebih 90 persen lebih dari total keseluruhan pelaku usaha Indonesia atau sebanyak sekitar 56,54 juta unit. UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di Tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing,? papar dia.
Ia memaparkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB nasional adalah Rp7.005 triliun atau sekitar 62, 57 persen dari total PDB. Jika diperhitungkan menurut skala usaha, koperasi UMKM pembentuk kontribusi PDB UMKM adalah 38,90 persen usaha mikro, sebesar 9,73 persen usaha kecil, dan 13.95 persen usaha menengah.
"Meskipun demikian besarnya peran sektor UMKM terhadap perekonomian Indonesia tidak serta merta menghapus permasalahan dan hambatan dalam menjalankan UMKM. Salah satunya adalah akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018