Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Hendra Bachtiar menyatakan pihaknya sampai saat ini terus melakukan upaya perbaikan pada sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah di kabupaten itu.
"Ada beberapa infrastruktur yang rusak akibat terkena banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah di Kalbar pada tahun 2019 ini. Dari beberapa jumlah infrastruktur jalan yang rusak tersebut, ada yang menjadi wewenang peemrintah kabupaten, provinsi dan juga pemerintah pusat," jelas Hendra saat menghadiri kegiatan paparan penanggulangan bencana yang dilaksanakan di Pontianak, Jumat.
Dia mencontohkan, beberapa ruas jalan yang rusak akibat longsor seperti yang baru-baru ini terjadi di jalan Oprit jembatan Subang pada ruas jalan Sejiram Semitau, dimana pada tanggal 22 Desember 2019 terjadi longsor.
"Begitu mengetahui kejadian tersebut kami langsung berupaya untuk melakukan penanganan dan antisipasi keamanan bagi para pengguna jalan dengan memasang drum untuk pembatas dan garis pengaman serta akan dilakukan secepatnya pemasangan bronjong untuk penahan longsor," tambahnya.
Upaya penanganan juga dilakukan pada ruas jalan Sambas-Aruk Sajingan besar, tepatnya pada KM 67 dimana jalan yang baru dibangun dengan menggunakan APBN 2019 tersebut rusak akibat tanah longsor, dimana hal ini juga sudah dilakukan langkah untuk proses perbaikannya dan mengajukan kepada Kementerian PU melalui balai jalan untuk segera dilakukan perbaikan.
Kemudian, lanjutnya masih ada bulan Desember 2019 ini, tepatnya pada tanggal 17 Desember, juga terdapat infrastruktur jalan yang rusak akibat longsor pada badan jalan Sayan-Kota Baru Kabupaten Melawi, dimana pihaknya sudah melakukan penanganan dengan pemasangan brojong oleh UPT-UPJJ wilayah III, belum lama ini.
"Demikian dengan perbaikan jalan pada infrastruktur yang rusak akibat longsor di Kabupaten Sanggau, dimana pada tanggal 18 Desember 2019, mengalami longsor, namun pada tanggal 22 Desember kemarin juga sudah dilakukan pemasangan brojong oleh UPT-UPJJ wilayah III," lanjutnya.
Selain itu ada juga upaya penanganan langsung ruas jalan di sekitar tebing Tebidah STA yang longsor dan menutup badan jalan, dimana Dinas PU Kalbar menggunakan sejumlah alat berat untuk menimbun jalan tebut sekaligus memindahkan longsoran tanahnya.
"Masih di daerah Tebidah, juga terjadi longsor pada badan jalan, dimana sambil menunggu anggaran perbaikan, kita melakukan langkah penanganan sementara dengan menggunakan jembatan kayu agar masyarakat bisa tetap beraktivitas," tambahnya.
Sebenarnya, jelas dia masih banyak ruas jalan yang rusak berat akibat longsor dan banjir, namun beberapa penanganan diatas merupakan salah satu diantara upaya penanganan jalan rusak yang dilakukan oleh pihaknya.
"Seperti juga penanganan jalan rusak pada ruas Trans Kalimantan di Kecamatan Sungai Ambawang, ini sudah kita lakukan upaya penanganan dan ke depan akan kita upayakan untuk pembuatan saluran irigasi, agar air tidak kembali menggenangi jalan tersebut," terangnya.
Untuk proses penganggarannya, dia berharap agar kedepan bisa segera dialokasikan oleh pemerintah pusat. "Kalau pun tidak bisa masuk dalam APBN 2020, setidaknya ini bisa segera dianggarkan pada APBD 2020 perubahan, karena akses jalan yang rusak ini merupakan jalur vital transprtasi di daerah," sebut Hendra.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Ada beberapa infrastruktur yang rusak akibat terkena banjir dan tanah longsor di sejumlah daerah di Kalbar pada tahun 2019 ini. Dari beberapa jumlah infrastruktur jalan yang rusak tersebut, ada yang menjadi wewenang peemrintah kabupaten, provinsi dan juga pemerintah pusat," jelas Hendra saat menghadiri kegiatan paparan penanggulangan bencana yang dilaksanakan di Pontianak, Jumat.
Dia mencontohkan, beberapa ruas jalan yang rusak akibat longsor seperti yang baru-baru ini terjadi di jalan Oprit jembatan Subang pada ruas jalan Sejiram Semitau, dimana pada tanggal 22 Desember 2019 terjadi longsor.
"Begitu mengetahui kejadian tersebut kami langsung berupaya untuk melakukan penanganan dan antisipasi keamanan bagi para pengguna jalan dengan memasang drum untuk pembatas dan garis pengaman serta akan dilakukan secepatnya pemasangan bronjong untuk penahan longsor," tambahnya.
Upaya penanganan juga dilakukan pada ruas jalan Sambas-Aruk Sajingan besar, tepatnya pada KM 67 dimana jalan yang baru dibangun dengan menggunakan APBN 2019 tersebut rusak akibat tanah longsor, dimana hal ini juga sudah dilakukan langkah untuk proses perbaikannya dan mengajukan kepada Kementerian PU melalui balai jalan untuk segera dilakukan perbaikan.
Kemudian, lanjutnya masih ada bulan Desember 2019 ini, tepatnya pada tanggal 17 Desember, juga terdapat infrastruktur jalan yang rusak akibat longsor pada badan jalan Sayan-Kota Baru Kabupaten Melawi, dimana pihaknya sudah melakukan penanganan dengan pemasangan brojong oleh UPT-UPJJ wilayah III, belum lama ini.
"Demikian dengan perbaikan jalan pada infrastruktur yang rusak akibat longsor di Kabupaten Sanggau, dimana pada tanggal 18 Desember 2019, mengalami longsor, namun pada tanggal 22 Desember kemarin juga sudah dilakukan pemasangan brojong oleh UPT-UPJJ wilayah III," lanjutnya.
Selain itu ada juga upaya penanganan langsung ruas jalan di sekitar tebing Tebidah STA yang longsor dan menutup badan jalan, dimana Dinas PU Kalbar menggunakan sejumlah alat berat untuk menimbun jalan tebut sekaligus memindahkan longsoran tanahnya.
"Masih di daerah Tebidah, juga terjadi longsor pada badan jalan, dimana sambil menunggu anggaran perbaikan, kita melakukan langkah penanganan sementara dengan menggunakan jembatan kayu agar masyarakat bisa tetap beraktivitas," tambahnya.
Sebenarnya, jelas dia masih banyak ruas jalan yang rusak berat akibat longsor dan banjir, namun beberapa penanganan diatas merupakan salah satu diantara upaya penanganan jalan rusak yang dilakukan oleh pihaknya.
"Seperti juga penanganan jalan rusak pada ruas Trans Kalimantan di Kecamatan Sungai Ambawang, ini sudah kita lakukan upaya penanganan dan ke depan akan kita upayakan untuk pembuatan saluran irigasi, agar air tidak kembali menggenangi jalan tersebut," terangnya.
Untuk proses penganggarannya, dia berharap agar kedepan bisa segera dialokasikan oleh pemerintah pusat. "Kalau pun tidak bisa masuk dalam APBN 2020, setidaknya ini bisa segera dianggarkan pada APBD 2020 perubahan, karena akses jalan yang rusak ini merupakan jalur vital transprtasi di daerah," sebut Hendra.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019