Katib Aam Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya tetap mengikuti Program Organisasi Penggerak (POP) setelah ada klarifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Gus Yahya menemui Mendikbud Nadiem Makariem, Kamis, untuk menyampaikan sikap PBNU terkait keikutsertaan dalam program POP.
Gus Yahya mengatakan pertemuannya dengan Mendikbud atas persetujuan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Pertemuan dua pihak itu mendiseminasikan hasil rapat PBNU pada Selasa (4/8), soal kelanjutan mengikuti POP.
Dia mengatakan keputusan PBNU itu menimbang dua hal klarifikasi dari Kemendikbud soal POP.
"Pertama, bahwa POP bukan program yang bersifat akar rumput tapi lebih bersifat laboratorial. Memang sudah ada klarifikasi dari Mendikbud sebelumnya bahwa dengan POP ini sebenarnya Kemendikbud hanya bermaksud membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan," katanya.
Klarifikasi kedua, kata dia, pelaksanaan POP dimulai bulan Januari 2021 yang akan datang sehingga ada waktu yang cukup untuk menuntaskan kendala pelaksanaan program sepanjang tahun.
"Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah-langkah kongkrit sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mendukung upaya-upaya pembaruan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada," katanya.
Menurut Gus Yahya, program POP mengukur kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusi, sehingga pihak manapun dapat ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya.
"Untuk menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Kemendikbud menyiapkan sejumlah program lain, misalnya program afirmasi," kata dia.
Gus Yahya mengatakan silaturahim dengan Mendikbud pada Kamis juga membahas masalah pendidikan di tengah pandemi COVID-19.
"Ini silaturahmi untuk mengurai kekusutan komunikasi yang sempat terjadi. Dalam suasana prihatin akibat pandemi dan masyarakat sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut," katanya.
Baca juga: LP Ma'arif mundur dari Organisasi Penggerak Kemendikbud
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Gus Yahya menemui Mendikbud Nadiem Makariem, Kamis, untuk menyampaikan sikap PBNU terkait keikutsertaan dalam program POP.
Gus Yahya mengatakan pertemuannya dengan Mendikbud atas persetujuan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Pertemuan dua pihak itu mendiseminasikan hasil rapat PBNU pada Selasa (4/8), soal kelanjutan mengikuti POP.
Dia mengatakan keputusan PBNU itu menimbang dua hal klarifikasi dari Kemendikbud soal POP.
"Pertama, bahwa POP bukan program yang bersifat akar rumput tapi lebih bersifat laboratorial. Memang sudah ada klarifikasi dari Mendikbud sebelumnya bahwa dengan POP ini sebenarnya Kemendikbud hanya bermaksud membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan," katanya.
Klarifikasi kedua, kata dia, pelaksanaan POP dimulai bulan Januari 2021 yang akan datang sehingga ada waktu yang cukup untuk menuntaskan kendala pelaksanaan program sepanjang tahun.
"Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah-langkah kongkrit sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mendukung upaya-upaya pembaruan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada," katanya.
Menurut Gus Yahya, program POP mengukur kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusi, sehingga pihak manapun dapat ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya.
"Untuk menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Kemendikbud menyiapkan sejumlah program lain, misalnya program afirmasi," kata dia.
Gus Yahya mengatakan silaturahim dengan Mendikbud pada Kamis juga membahas masalah pendidikan di tengah pandemi COVID-19.
"Ini silaturahmi untuk mengurai kekusutan komunikasi yang sempat terjadi. Dalam suasana prihatin akibat pandemi dan masyarakat sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan. Sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut," katanya.
Baca juga: LP Ma'arif mundur dari Organisasi Penggerak Kemendikbud
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020