Ketua Komisi Informasi Kalimantan Barat Syarif Muhammad Herry mengatakan, pihaknya akan mendorong setiap badan publik yang ada di provinsi itu untuk lebih terbuka dan melakukan evaluasi mandiri dalam memberikan informasi kepada publik.
"Ke depan, kita akan memaksimalkan tugas dan fungsi kita, dimana kita akan mendorong indeks keterbukaan informasi publik, dengan mendorong evaluasi mandiri kepada badan publik agar mereka bisa lebih terbuka terkait informasi yang dibutuhkan dan harus disampaikan kepada publik," kata Herry di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, berkaitan dengan kelembagaan KI Kalbar, dikukuhkan berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 dan KI Kalbar resmi berdiri di provinsi itu pada tahun 2015 dan saat ini memasuki periode kedua.
"Selama 2020 kita telah melakukan berbagi kegiatan baik sosialisasi maupun advokasi terkait informasi publik kepada badan publik atau perorangan sesuai dengan tugas dan wewenang kami," tuturnya.
Herry menjelaskan, Undang-Nndang Nomor 14 tahun 2008 telah memberikan pihaknya amanah tambahan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik, dimana sejak 2016 sampai 2020, pihaknya telah melaksanakan hal itu.
"Pada tahun 2020 kami hanya melakukan pemantauan dan evaluasi pada empat kategori yang diprioritaskan, kategori pertama yaitu pemerintah kabupaten/jkota, kategori kedua organisasi perangkat daerah, kategori ketiga, badan usaha milik negara dan yang keempat lembaga legislatif sekretariat DPRD kabupaten/kota dimana seluruhnya ada 91 badan publik yang kita lakukan monitoring untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik," katanya.
Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi KI Kalbar, pihaknya juga telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga yang ada di provinsi itu.
Namun, dalam kerja sama tersebut, pihaknya tetap membatasi diri karena posisi KI Kalbar sebagai penilai keterbukaan informasi publik. Dimana hal itu dilakukan untuk menjaga independensi KI.
"Kita melakukan kerjasama dengan Untan, UPB, dan sejumlah lembaga lainnya, termasuk sejumlah media yang ada di Kalbar. Dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami, jelas tidak bisa berjalan sendiri, namun tetap memerlukan dukungan dari berbagai pihak," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
"Ke depan, kita akan memaksimalkan tugas dan fungsi kita, dimana kita akan mendorong indeks keterbukaan informasi publik, dengan mendorong evaluasi mandiri kepada badan publik agar mereka bisa lebih terbuka terkait informasi yang dibutuhkan dan harus disampaikan kepada publik," kata Herry di Pontianak, Rabu.
Menurutnya, berkaitan dengan kelembagaan KI Kalbar, dikukuhkan berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 dan KI Kalbar resmi berdiri di provinsi itu pada tahun 2015 dan saat ini memasuki periode kedua.
"Selama 2020 kita telah melakukan berbagi kegiatan baik sosialisasi maupun advokasi terkait informasi publik kepada badan publik atau perorangan sesuai dengan tugas dan wewenang kami," tuturnya.
Herry menjelaskan, Undang-Nndang Nomor 14 tahun 2008 telah memberikan pihaknya amanah tambahan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik, dimana sejak 2016 sampai 2020, pihaknya telah melaksanakan hal itu.
"Pada tahun 2020 kami hanya melakukan pemantauan dan evaluasi pada empat kategori yang diprioritaskan, kategori pertama yaitu pemerintah kabupaten/jkota, kategori kedua organisasi perangkat daerah, kategori ketiga, badan usaha milik negara dan yang keempat lembaga legislatif sekretariat DPRD kabupaten/kota dimana seluruhnya ada 91 badan publik yang kita lakukan monitoring untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik," katanya.
Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi KI Kalbar, pihaknya juga telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga yang ada di provinsi itu.
Namun, dalam kerja sama tersebut, pihaknya tetap membatasi diri karena posisi KI Kalbar sebagai penilai keterbukaan informasi publik. Dimana hal itu dilakukan untuk menjaga independensi KI.
"Kita melakukan kerjasama dengan Untan, UPB, dan sejumlah lembaga lainnya, termasuk sejumlah media yang ada di Kalbar. Dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami, jelas tidak bisa berjalan sendiri, namun tetap memerlukan dukungan dari berbagai pihak," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020