Pemerintah Amerika Serikat kembali mengajukan banding atas putusan pengadilan yang menolak usulan memblokir aplikasi TikTok di negara tersebut sejak beberapa bulan belakangan.
Pada 7 Desember lalu, Hakim Pengadilan Distrik di Washington, Carl Nichols, mengeluarkan perintah yang melarang Departemen Perdagangan AS untuk memblokir TikTok, termasuk soal hosting data, distribusi konten dan transaksi teknis oleh ByteDance, dikutip dari Reuters, Selasa.
Baca juga: China pilih Tik Tok ditutup di AS
Baca juga: YouTube perkenalkan fitur baru mirip TikTok
Departemen Kehakiman menyatakan mengajukan banding atas putusan hakim ke Pengadilan Banding untuk District of Columbia.
Secara terpisah, akan ada sidang banding lainnya pada Februari, untuk putusan yang dikeluarkan Hakim Distrik di Pennsylvania, Wendy Beetlestone pada Oktober lalu. Hakim Beetlestone juga melarang pemerintah memblokir TikTok, yang semula akan berlaku pada 12 November.
Salah seorang pejabat pemerintahan mengatakan kepada Reuters, kemungkinan pemerintah belum bisa menentukan keputusan untuk TikTok sebelum masa jabatan Presiden Donald Trump habis pada 20 Januari.
Pemerintah AS beberapa waktu lalu menolak permintaan ByteDance untuk menambah tenggat waktu soal rencana divestasi TikTok di AS.
TikTok sedang berdiskusi dengan Walmart Inc dan Oracle Corp soal keberlangsungan aplikasi tersebut di AS.
Baca juga: Amazon pernah larang karyawan pakai TikTok
Baca juga: Pembuat video shalat sambil joget TikTok ditangkap polisi
Baca juga: Microsoft tak berhasil akusisi TikTok
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
Pada 7 Desember lalu, Hakim Pengadilan Distrik di Washington, Carl Nichols, mengeluarkan perintah yang melarang Departemen Perdagangan AS untuk memblokir TikTok, termasuk soal hosting data, distribusi konten dan transaksi teknis oleh ByteDance, dikutip dari Reuters, Selasa.
Baca juga: China pilih Tik Tok ditutup di AS
Baca juga: YouTube perkenalkan fitur baru mirip TikTok
Departemen Kehakiman menyatakan mengajukan banding atas putusan hakim ke Pengadilan Banding untuk District of Columbia.
Secara terpisah, akan ada sidang banding lainnya pada Februari, untuk putusan yang dikeluarkan Hakim Distrik di Pennsylvania, Wendy Beetlestone pada Oktober lalu. Hakim Beetlestone juga melarang pemerintah memblokir TikTok, yang semula akan berlaku pada 12 November.
Salah seorang pejabat pemerintahan mengatakan kepada Reuters, kemungkinan pemerintah belum bisa menentukan keputusan untuk TikTok sebelum masa jabatan Presiden Donald Trump habis pada 20 Januari.
Pemerintah AS beberapa waktu lalu menolak permintaan ByteDance untuk menambah tenggat waktu soal rencana divestasi TikTok di AS.
TikTok sedang berdiskusi dengan Walmart Inc dan Oracle Corp soal keberlangsungan aplikasi tersebut di AS.
Baca juga: Amazon pernah larang karyawan pakai TikTok
Baca juga: Pembuat video shalat sambil joget TikTok ditangkap polisi
Baca juga: Microsoft tak berhasil akusisi TikTok
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020