Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu melimpahkan berkas perkara dugaan Tindak pidana korupsi (Tipikor) reboisasi yang melibatkan pejabat Kehutanan Kapuas Hulu Kalimantan Barat ke Pengadilan Tipikor Pontianak.
"Tipikor reboisasi itu melibatkan pejabat Kehutanan Kapuas Hulu atas nama Konstantinus Victor dan Direktur PT Pawan Sari Hermawan Salim serta Direktur PT Savero Prima Sakti Omarsyah," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu melalui Kasi Pidsus Martino Manalu, di Putussibau Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis.
Disampaikan Martino, selain menyerahkan berkas perkara tiga terdakwa, pihaknya juga menyerahkan barang bukti berupa uang sebanyak Rp1,3 miliar.
Menurut dia, perkara Tipikor tersebut merupakan kegiatan pembuatan tanaman reboisasi pengkayaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Kecamatan Badau yaitu di Desa Semuntik (Blok I dan Blok III) seluas 450 hektare, Desa Seriang (Blok I dan Blok III) seluas 300 hektare, Desa Tajung (Blok I) seluas 300 hektare pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kapuas Hulu, yang bersumber dari anggaran DIPA BA-028 BPDAS Kapuas APBN Tahun Anggaran 2013.
Dikatakan Martino, ketiga terdakwa tersebut masing-masing di dakwa dengan dakwaan Primair Subsidiair, yakni dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tlTentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
"Untuk ancaman pidana penjara maskimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 milyar," jelas Martino.
Kemudian, untuk dakwaan Subsisiair pasal 3 jo 18 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pindana penjara maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Tipikor reboisasi itu melibatkan pejabat Kehutanan Kapuas Hulu atas nama Konstantinus Victor dan Direktur PT Pawan Sari Hermawan Salim serta Direktur PT Savero Prima Sakti Omarsyah," kata Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu melalui Kasi Pidsus Martino Manalu, di Putussibau Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis.
Disampaikan Martino, selain menyerahkan berkas perkara tiga terdakwa, pihaknya juga menyerahkan barang bukti berupa uang sebanyak Rp1,3 miliar.
Menurut dia, perkara Tipikor tersebut merupakan kegiatan pembuatan tanaman reboisasi pengkayaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Kecamatan Badau yaitu di Desa Semuntik (Blok I dan Blok III) seluas 450 hektare, Desa Seriang (Blok I dan Blok III) seluas 300 hektare, Desa Tajung (Blok I) seluas 300 hektare pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kapuas Hulu, yang bersumber dari anggaran DIPA BA-028 BPDAS Kapuas APBN Tahun Anggaran 2013.
Dikatakan Martino, ketiga terdakwa tersebut masing-masing di dakwa dengan dakwaan Primair Subsidiair, yakni dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tlTentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
"Untuk ancaman pidana penjara maskimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 milyar," jelas Martino.
Kemudian, untuk dakwaan Subsisiair pasal 3 jo 18 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan ancaman pindana penjara maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021