Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Heri Jambri mengatakan, saat ini, kondisi ruas jalan di perbatasan banyak yang rusak parah. Kerusakan tersebut disebabkan oleh angkutan sawit milik perusahaan perkebunan.
“Masyarakat selalu mengeluhkan kerusakan jalan yang semakin parah, akibat angkutan sawit milik perusahaan,” kata Heri Jambri, Jumat (1/7).
Baca juga: Legislator sebut perlu penataan di Kota Sintang
Baca juga: Kades dan BPD harus bersinergi dalam pembangunan desa
Dia mengatakan, Kabupaten Sintang termasuk penghasil CPO terbesar. Tapi daerah Sintang hanyak kebagian jalan yang rusak.
Masih kata Heri Jambri, masyarakat selalu bertanya bagaimana tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap kerusakan jalan yang diakibatkan oleh angkutan sawit milik perusahaan.
“Kalau di sektor kehutanan kan sudah jelas pembagiannya. 40 persen dari dana PSHDR dikembalikan ke daerah. Tapi di sektor perkebunan sawit ini belum jelas,” kata dia.
Ia meminta pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia agar membuat aturan perundang undangan yang mengatur pembagian hasil. Apalagi sebagai kabupaten penghasil sawit dapat bagian berapa dari hasil produksi CPO. Semuanya harus diperjelas, bukan hanya soal pola kemitraan saja.
Baca juga: Melalui Electrifying Agriculture PLN, panen komunitas petani Milenial meningkat 100 persen
Baca juga: Dewan puji atlet Sintang ikuti Popda tanpa dibiayai
Baca juga: Dewan tampung usulan perbaikan infrastruktur
Heri mengungkapkan, bahwa hingga saat ini kondisi infrastruktur di perbatasan masih rusak. Kondisi ini sejak lama dikeluhkan oleh masyarakat.
“Semua jalan yang ada di Ketungau dalam kondisi hancur,” ungkapnya.
Ia mengatakan, saat ini kondisi jalan-jalan di Ketungau semuanya masih berupa tanah. Tidak ada jalan aspal. Untuk jalan paralel perbatasan, juga belum semuanya diaspal. Hanya spot-spot tertentu saja yang sudah mulus.
Baca juga: Dewan dukung Pemkab Sintang relokasi PKL
“Jadi sekarang ini jalan paralel sudah digunakan untuk angkutan produksi produk perkebunan kelapa sawit. Sekarang ada beberapa perusahaan yang menggunakan jalan ini untuk mengangkut CPO. Nah ini yang menghancurkan jalan. Masyarakat ingin perusahaan ikut berperan memperbaiki jalan tersebut agar mobilitas masyarakat lancar,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
“Masyarakat selalu mengeluhkan kerusakan jalan yang semakin parah, akibat angkutan sawit milik perusahaan,” kata Heri Jambri, Jumat (1/7).
Baca juga: Legislator sebut perlu penataan di Kota Sintang
Baca juga: Kades dan BPD harus bersinergi dalam pembangunan desa
Dia mengatakan, Kabupaten Sintang termasuk penghasil CPO terbesar. Tapi daerah Sintang hanyak kebagian jalan yang rusak.
Masih kata Heri Jambri, masyarakat selalu bertanya bagaimana tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap kerusakan jalan yang diakibatkan oleh angkutan sawit milik perusahaan.
“Kalau di sektor kehutanan kan sudah jelas pembagiannya. 40 persen dari dana PSHDR dikembalikan ke daerah. Tapi di sektor perkebunan sawit ini belum jelas,” kata dia.
Ia meminta pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia agar membuat aturan perundang undangan yang mengatur pembagian hasil. Apalagi sebagai kabupaten penghasil sawit dapat bagian berapa dari hasil produksi CPO. Semuanya harus diperjelas, bukan hanya soal pola kemitraan saja.
Baca juga: Melalui Electrifying Agriculture PLN, panen komunitas petani Milenial meningkat 100 persen
Baca juga: Dewan puji atlet Sintang ikuti Popda tanpa dibiayai
Baca juga: Dewan tampung usulan perbaikan infrastruktur
Heri mengungkapkan, bahwa hingga saat ini kondisi infrastruktur di perbatasan masih rusak. Kondisi ini sejak lama dikeluhkan oleh masyarakat.
“Semua jalan yang ada di Ketungau dalam kondisi hancur,” ungkapnya.
Ia mengatakan, saat ini kondisi jalan-jalan di Ketungau semuanya masih berupa tanah. Tidak ada jalan aspal. Untuk jalan paralel perbatasan, juga belum semuanya diaspal. Hanya spot-spot tertentu saja yang sudah mulus.
Baca juga: Dewan dukung Pemkab Sintang relokasi PKL
“Jadi sekarang ini jalan paralel sudah digunakan untuk angkutan produksi produk perkebunan kelapa sawit. Sekarang ada beberapa perusahaan yang menggunakan jalan ini untuk mengangkut CPO. Nah ini yang menghancurkan jalan. Masyarakat ingin perusahaan ikut berperan memperbaiki jalan tersebut agar mobilitas masyarakat lancar,” katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022