Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan atau pembangunan ekonomi hijau untuk menghadapi tantangan global.
"Tantangan global yang akan kita hadapi ke depan baik berupa perubahan iklim, masalah geopolitik, kesehatan dan ekonomi, krisis pangan, inflasi yang tentunya permasalahan tersebut akan berpengaruh terhadap pemerintah daerah dan masyarakat," kata Sutarmidji pada Dialog Interaktif dengan tema ‘Refleksi Pembangunan Kalbar dan Strategi Menghadapi Tantangan Global dalam Pembangunan Ekonomi Hijau’, di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis.
Dengan demikian, katanya pula, tantangan global tersebut harus dapat disikapi untuk dijadikan sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan, salah satunya dengan mendorong pembangunan berkelanjutan dengan konsep ekonomi hijau.
Dia mengungkapkan, konsep ekonomi hijau merupakan upaya transformasi ekonomi Kalbar untuk menjadi daerah yang berkeadilan sosial, inklusif berdaya saing dan maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Adapun dorongan program Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah menyusun dan melaksanakan dalam mewujudkan tujuan misi ekonomi hijau, yaitu dengan penyelesaian program Foresty and Other Land Uses (FOLU) Net Sink, di mana keadaan ketika jumlah karbon yang diserap oleh sektor hutan dan lahan sama atau lebih besar dari emisi yang dihasilkannya dengan target rampung pada tahun 2030 mendatang.
Tidak hanya itu perhatian terhadap perlindungan dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di dalam pola struktur ruang. Dengan pemberhentian ekspor bauksit mentah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, maka pembangunan pabrik smelter di Provinsi Kalbar perlu dipercepat agar bauksit bisa menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
"Kita berharap dengan stop ekspor bauksit mentah pembangunan dan produksi pabrik smelter yang ada di Kalbar, sehingga nanti bauksit itu menjadi produk alumina, sehingga nilai ekonomisnya akan tujuh kali lebih tinggi. Dan itu akan menampilkan bagaimana ekonomi Kalbar lebih bagus," ujarnya lagi.
Dia menambahkan, tidak hanya pembangunan smelter, namun Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan penanaman mangrove dan gerakan penanaman pohon yang intensif dari tingkat sekolah hingga masyarakat umum untuk mengajak menanam pohon.
Selain itu, sebagai wujud konsistensi pembangunan ekonomi hijau, Pemerintah Provinsi Kalbar mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu.
"Kita juga melakukan pembangunan galeri hasil hutan dan hutan pendopo sebagai pusat promosi pemasaran dan edukasi masyarakat serta pusat pengembangan perhutanan sosial dan pengembangan destinasi ekowisata serta event pariwisata daerah yang inklusif," katanya lagi.
Selain itu, dengan pengembangan aplikasi SI POHON untuk mengetahui informasi jumlah karbon yang ada di dalam pohon guna mengetahui jumlah emisi yang ada.
"Semua upaya yang telah dilakukan merupakan bentuk kolaborasi dan kemitraan strategis dari seluruh pihak. Meskipun demikian tetap harus mempromosikan potensi ekonomi hijau ini guna mendapatkan partisipasi yang lebih luas," kata Sutarmidji.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Tantangan global yang akan kita hadapi ke depan baik berupa perubahan iklim, masalah geopolitik, kesehatan dan ekonomi, krisis pangan, inflasi yang tentunya permasalahan tersebut akan berpengaruh terhadap pemerintah daerah dan masyarakat," kata Sutarmidji pada Dialog Interaktif dengan tema ‘Refleksi Pembangunan Kalbar dan Strategi Menghadapi Tantangan Global dalam Pembangunan Ekonomi Hijau’, di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kamis.
Dengan demikian, katanya pula, tantangan global tersebut harus dapat disikapi untuk dijadikan sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan, salah satunya dengan mendorong pembangunan berkelanjutan dengan konsep ekonomi hijau.
Dia mengungkapkan, konsep ekonomi hijau merupakan upaya transformasi ekonomi Kalbar untuk menjadi daerah yang berkeadilan sosial, inklusif berdaya saing dan maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Adapun dorongan program Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah menyusun dan melaksanakan dalam mewujudkan tujuan misi ekonomi hijau, yaitu dengan penyelesaian program Foresty and Other Land Uses (FOLU) Net Sink, di mana keadaan ketika jumlah karbon yang diserap oleh sektor hutan dan lahan sama atau lebih besar dari emisi yang dihasilkannya dengan target rampung pada tahun 2030 mendatang.
Tidak hanya itu perhatian terhadap perlindungan dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di dalam pola struktur ruang. Dengan pemberhentian ekspor bauksit mentah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, maka pembangunan pabrik smelter di Provinsi Kalbar perlu dipercepat agar bauksit bisa menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
"Kita berharap dengan stop ekspor bauksit mentah pembangunan dan produksi pabrik smelter yang ada di Kalbar, sehingga nanti bauksit itu menjadi produk alumina, sehingga nilai ekonomisnya akan tujuh kali lebih tinggi. Dan itu akan menampilkan bagaimana ekonomi Kalbar lebih bagus," ujarnya lagi.
Dia menambahkan, tidak hanya pembangunan smelter, namun Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan penanaman mangrove dan gerakan penanaman pohon yang intensif dari tingkat sekolah hingga masyarakat umum untuk mengajak menanam pohon.
Selain itu, sebagai wujud konsistensi pembangunan ekonomi hijau, Pemerintah Provinsi Kalbar mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu.
"Kita juga melakukan pembangunan galeri hasil hutan dan hutan pendopo sebagai pusat promosi pemasaran dan edukasi masyarakat serta pusat pengembangan perhutanan sosial dan pengembangan destinasi ekowisata serta event pariwisata daerah yang inklusif," katanya lagi.
Selain itu, dengan pengembangan aplikasi SI POHON untuk mengetahui informasi jumlah karbon yang ada di dalam pohon guna mengetahui jumlah emisi yang ada.
"Semua upaya yang telah dilakukan merupakan bentuk kolaborasi dan kemitraan strategis dari seluruh pihak. Meskipun demikian tetap harus mempromosikan potensi ekonomi hijau ini guna mendapatkan partisipasi yang lebih luas," kata Sutarmidji.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023