Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai digitalisasi transaksi keuangan daerah efektif dalam meningkatkan penerimaan serta efisien dalam pengeluaran dan tata kelola anggaran pemerintah daerah (pemda).
“Digitalisasi tidak hanya mengenai digitalisasi dan juga peningkatan penerimaan serta efisiensi pengeluaran, lebih dari itu adalah peningkatan tata kelola (pemerintah daerah),” kata Perry dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (TP2DD) di Jakarta, Selasa.
Dalam hal itu, Perry menjabarkan peran BI sebagai bank sentral dalam mendorong percepatan digitalisasi keuangan di daerah.
Pertama, BI turut menerapkan digitalisasi di bidang sistem pembayaran. Ia mencontohkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang saat ini telah mencapai 37 juta pengguna. Dari jumlah tersebut, 30 juta di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Dengan QRIS kita menyejahterakan rakyat, dan lebih dari itu, QRIS Tuntas bisa digunakan untuk tarik tunai dan setor dana. Bahkan kita sambungkan dengan Kartu Kredit Indonesia itu bisa kita gunakan,” jelas Perry.
Kedua, BI berperan memperluas penggunaan layanan Kartu Kredit Indonesia untuk mempermudah pengaturan dan tata kelola keuangan daerah. Dengan Kartu Kredit Indonesia, tata kelola anggaran pemda semakin mudah karena BI telah melakukan mobilisasi dengan pihak perbankan.
“Tapi lebih dari itu, merchant-nya yang menggunakan Kartu Kredit Indonesia bunganya sangat murah 1,3 persen dibanding kartu kredit lain, dan Kartu Kredit Indonesia juga kami sambungkan dengan QRIS,” ujar Perry.
Selain itu, Kartu Kredit Indonesia telah terhubung dengan BI Fast Payment, serta nantinya juga akan terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Peran ketiga, Perry mengungkapkan pihaknya akan melakukan digitalisasi secara menyeluruh dari ujung ke ujung atau 'end-to-end'. Saat ini, digitalisasi di layanan perbankan telah mencapai Rp14.000 triliun. Sedangkan, penggunaan uang elektronik tercatat sebesar Rp111 triliun.
“Digitalisasi di layanan perbankan sekarang sudah mencapai pada Rp14.000 triliun, penggunaan uang elektronik Rp111 triliun dan terus cepat meningkat. Akhirnya kita terus bersinergi meningkatkan digitalisasi Indonesia menuju Indonesia yang maju,” pungkasnya.
Presiden Joko Widodo meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak alergi terhadap digitalisasi dan perkembangan teknologi, guna membantu Indonesia cepat mengejar peluang menjadi negara maju.
Demikian disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta, Selasa.
"ASN jangan alergi terhadap teknologi dan digitalisasi, ini sangat penting," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia butuh kelincahan untuk mengejar perubahan yang begitu cepat terjadi, guna menjadi negara maju.
"Butuh kelincahan kita itu, karena perubahannya, berubah-ubah akan sangat cepat sekali, dan juga tidak bisa kita cegah lagi. Mengejarnya harus lewat teknologi dan digitalisasi. Karakter itu yang menurut saya harus terus disampaikan kepada seluruh anggota Korpri," pinta Presiden.
Dia kembali mengingatkan apabila Indonesia tidak bisa memanfaatkan peluang, utamanya dalam tiga periode kepemimpinan Presiden ke depan, maka Indonesia bisa terjebak pada negara dengan pendapatan menengah, layaknya yang dialami negara-negara di Amerika Latin sejak era tahun 1950 dan 1960-an hingga saat ini.Baca juga: Joko Widodo: ASN jangan alergi terhadap digitalisasi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
“Digitalisasi tidak hanya mengenai digitalisasi dan juga peningkatan penerimaan serta efisiensi pengeluaran, lebih dari itu adalah peningkatan tata kelola (pemerintah daerah),” kata Perry dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (TP2DD) di Jakarta, Selasa.
Dalam hal itu, Perry menjabarkan peran BI sebagai bank sentral dalam mendorong percepatan digitalisasi keuangan di daerah.
Pertama, BI turut menerapkan digitalisasi di bidang sistem pembayaran. Ia mencontohkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang saat ini telah mencapai 37 juta pengguna. Dari jumlah tersebut, 30 juta di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Dengan QRIS kita menyejahterakan rakyat, dan lebih dari itu, QRIS Tuntas bisa digunakan untuk tarik tunai dan setor dana. Bahkan kita sambungkan dengan Kartu Kredit Indonesia itu bisa kita gunakan,” jelas Perry.
Kedua, BI berperan memperluas penggunaan layanan Kartu Kredit Indonesia untuk mempermudah pengaturan dan tata kelola keuangan daerah. Dengan Kartu Kredit Indonesia, tata kelola anggaran pemda semakin mudah karena BI telah melakukan mobilisasi dengan pihak perbankan.
“Tapi lebih dari itu, merchant-nya yang menggunakan Kartu Kredit Indonesia bunganya sangat murah 1,3 persen dibanding kartu kredit lain, dan Kartu Kredit Indonesia juga kami sambungkan dengan QRIS,” ujar Perry.
Selain itu, Kartu Kredit Indonesia telah terhubung dengan BI Fast Payment, serta nantinya juga akan terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Peran ketiga, Perry mengungkapkan pihaknya akan melakukan digitalisasi secara menyeluruh dari ujung ke ujung atau 'end-to-end'. Saat ini, digitalisasi di layanan perbankan telah mencapai Rp14.000 triliun. Sedangkan, penggunaan uang elektronik tercatat sebesar Rp111 triliun.
“Digitalisasi di layanan perbankan sekarang sudah mencapai pada Rp14.000 triliun, penggunaan uang elektronik Rp111 triliun dan terus cepat meningkat. Akhirnya kita terus bersinergi meningkatkan digitalisasi Indonesia menuju Indonesia yang maju,” pungkasnya.
Presiden Joko Widodo meminta aparatur sipil negara (ASN) tidak alergi terhadap digitalisasi dan perkembangan teknologi, guna membantu Indonesia cepat mengejar peluang menjadi negara maju.
Demikian disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta, Selasa.
"ASN jangan alergi terhadap teknologi dan digitalisasi, ini sangat penting," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan Indonesia butuh kelincahan untuk mengejar perubahan yang begitu cepat terjadi, guna menjadi negara maju.
"Butuh kelincahan kita itu, karena perubahannya, berubah-ubah akan sangat cepat sekali, dan juga tidak bisa kita cegah lagi. Mengejarnya harus lewat teknologi dan digitalisasi. Karakter itu yang menurut saya harus terus disampaikan kepada seluruh anggota Korpri," pinta Presiden.
Dia kembali mengingatkan apabila Indonesia tidak bisa memanfaatkan peluang, utamanya dalam tiga periode kepemimpinan Presiden ke depan, maka Indonesia bisa terjebak pada negara dengan pendapatan menengah, layaknya yang dialami negara-negara di Amerika Latin sejak era tahun 1950 dan 1960-an hingga saat ini.Baca juga: Joko Widodo: ASN jangan alergi terhadap digitalisasi
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023