Kepresidenan Palestina, dalam menanggapi seruan Israel, menyatakan pihaknya menolak jika Gaza ditempatkan di bawah penguasaan pihak internasional.
“Tidak ada legitimasi bagi kehadiran asing di Wilayah Palestina... hanya rakyat Palestina yang dapat memutuskan siapa yang memerintah dan mengatur urusan mereka,” kata juru bicara kepresidenan, Nabil Abu Rudeineh, seperti dilaporkan Anadolu, Senin.
Sebelumnya, Otoritas Penyiaran Israel mengutip seorang pejabat keamanan yang mengatakan bahwa tentara Israel akan tetap berada di Jalur Gaza sampai ada pasukan internasional yang menggantikan mereka.
Proses itu disebutkan bisa memakan waktu beberapa bulan.
Abu Rudeineh menegaskan bahwa ada pemukiman ilegal dan pemindahan penduduk yang sedang diusahakan oleh otoritas pendudukan untuk diterapkan di lapangan melalui pembantaian berdarah.
“Kami tidak akan menerima atau mengizinkan kehadiran orang asing di tanah kami, baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza,” ujarnya.
“Masalah Palestina adalah masalah tanah dan kenegaraan, bukan masalah bantuan kemanusiaan. Ini adalah tujuan suci dan isu sentral bagi masyarakat Arab,” katanya, menambahkan.
Israel yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB soal gencatan senjata segera, menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus dilakukannya di Gaza sejak serangan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023.
Hampir 37.900 warga Palestina terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan sekitar 87.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.
Lebih dari delapan bulan setelah perang dilancarkan oleh Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade yang melumpuhkan akses pada makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Sumber: Anadolu
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024