Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat menyalurkan bantuan pangan kepada 6.281 kepala keluarga masyarakat Kalbar yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
"Ini merupakan tahun kedua bantuan dari Bapanas dan hanya delapan provinsi yang mendapatkan bantuan ini. Dari 45 ribu Kartu Keluarga -KK- se-Indonesia, Kalbar sendiri kurang lebih mendapatkan 6 ribu KK bantuan pangan," kata perwakilan dari Bapanas Lelly Triatni Siregar di Sungai Kakap, Senin.
Lelly menjelaskan, sasaran bantuan ini diperoleh dari data Kementerian Koordinator PMK RI. "Untuk lokasi di Kalbar, kami menggunakan data dari Kemenko PMK, karena daerah tersebut termasuk desa yang rentan pangan. Kegiatan ini menyasar wilayah-wilayah yang rawan pangan dan kemiskinan ekstrem," katanya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar Herti Herawati di tempat yang sama mengungkapkan bahwa bantuan ini merupakan upaya intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. "Pada tahun 2024 ini, target kita adalah mencapai nol persen kemiskinan ekstrem. Saat ini, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalbar adalah 0,999 persen, yang sudah lebih baik dibandingkan provinsi lain, tetapi kita tetap berusaha menurunkannya menjadi nol persen," katanya.
Herti menambahkan, program ini merupakan proyek percontohan dari Bapanas, di mana Kalbar sudah dua kali berturut-turut masuk dalam proyek ini. "Jika proyek percontohan ini berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem, maka proyek ini dianggap sukses," kata Herti.
Sementara itu, Penjabat Ketua TP-PKK Kalbar, Windy Prihastari Harisson mengatakan, penyaluran bantuan pangan sebagai bagian dari kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan.
Menurutnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pemerintah memiliki mandat untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin, serta mereka yang mengalami rawan pangan dan gizi.
"Keterkaitan erat antara kerawanan pangan dan kemiskinan menjadikan upaya pengentasan kemiskinan sebagai langkah nyata dalam mengurangi kerawanan pangan dan gizi," kata Windy.
Windy Prihastari juga mengapresiasi langkah konkret yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dan Dinas Ketahanan Pangan Kalbar dalam menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat Kalbar.
"Diharapkan bantuan yang langsung diberikan kepada masyarakat dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan juga menekan angka inflasi di Kalbar," ujarnya.
Bantuan pangan tersebut akan disalurkan ke seluruh kabupaten/kota se-Kalbar untuk mengintervensi pengendalian kerawanan pangan.
"Ke depannya, kami akan melaksanakan hal yang sama di kabupaten/kota lain, dan hari ini kami mulai di Kabupaten Kubu Raya yang mendapatkan 3.000 bantuan pangan," kata Windy.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Ini merupakan tahun kedua bantuan dari Bapanas dan hanya delapan provinsi yang mendapatkan bantuan ini. Dari 45 ribu Kartu Keluarga -KK- se-Indonesia, Kalbar sendiri kurang lebih mendapatkan 6 ribu KK bantuan pangan," kata perwakilan dari Bapanas Lelly Triatni Siregar di Sungai Kakap, Senin.
Lelly menjelaskan, sasaran bantuan ini diperoleh dari data Kementerian Koordinator PMK RI. "Untuk lokasi di Kalbar, kami menggunakan data dari Kemenko PMK, karena daerah tersebut termasuk desa yang rentan pangan. Kegiatan ini menyasar wilayah-wilayah yang rawan pangan dan kemiskinan ekstrem," katanya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar Herti Herawati di tempat yang sama mengungkapkan bahwa bantuan ini merupakan upaya intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem. "Pada tahun 2024 ini, target kita adalah mencapai nol persen kemiskinan ekstrem. Saat ini, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalbar adalah 0,999 persen, yang sudah lebih baik dibandingkan provinsi lain, tetapi kita tetap berusaha menurunkannya menjadi nol persen," katanya.
Herti menambahkan, program ini merupakan proyek percontohan dari Bapanas, di mana Kalbar sudah dua kali berturut-turut masuk dalam proyek ini. "Jika proyek percontohan ini berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem, maka proyek ini dianggap sukses," kata Herti.
Sementara itu, Penjabat Ketua TP-PKK Kalbar, Windy Prihastari Harisson mengatakan, penyaluran bantuan pangan sebagai bagian dari kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan.
Menurutnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pemerintah memiliki mandat untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin, serta mereka yang mengalami rawan pangan dan gizi.
"Keterkaitan erat antara kerawanan pangan dan kemiskinan menjadikan upaya pengentasan kemiskinan sebagai langkah nyata dalam mengurangi kerawanan pangan dan gizi," kata Windy.
Windy Prihastari juga mengapresiasi langkah konkret yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dan Dinas Ketahanan Pangan Kalbar dalam menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat Kalbar.
"Diharapkan bantuan yang langsung diberikan kepada masyarakat dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan juga menekan angka inflasi di Kalbar," ujarnya.
Bantuan pangan tersebut akan disalurkan ke seluruh kabupaten/kota se-Kalbar untuk mengintervensi pengendalian kerawanan pangan.
"Ke depannya, kami akan melaksanakan hal yang sama di kabupaten/kota lain, dan hari ini kami mulai di Kabupaten Kubu Raya yang mendapatkan 3.000 bantuan pangan," kata Windy.
Editor : Helti Marini S
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024