Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pergantian Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) membantu pemerintah untuk mengakselerasi program yang dicanangkan, seperti pengurangan subsidi BBM.
Bhima dihubungi di Jakarta, Selasa mengatakan penunjukan Simon Aloysius menjadi Direktur Utama Pertamina, dan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama bisa mempercepat proses koordinasi dengan Presiden Prabowo untuk pengurangan subsidi BBM.
"Penunjukan Dirut dan Komut Pertamina lebih kental unsur politiknya. Di satu sisi, kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM bisa lebih cepat dieksekusi karena koordinasi langsung bahkan dengan Prabowo," kata dia.
Dikatakan Bhima, pergantian Dirut dan Komisaris Pertamina memang kerap terjadi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, hal ini guna mengakomodasi kebijakan di sektor energi.
Ia menyampaikan, kali ini agenda politik Presiden Prabowo yakni mengganti skema subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran.
"Mungkin Presiden butuh orang yang akan pasang badan jika dikritik oleh publik. Akhirnya orang politik yang dipasang di Pertamina," kata dia.
Selanjutnya, Bhima mengatakan masih ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti dilakukan oleh Dirut dan Komut Pertamina yang baru, antara lain yakni menyukseskan agenda transisi energi dengan memperkuat kolaborasi bersama pihak swasta, serta memastikan harga solar subsidi di level nelayan memadai sehingga tidak menimbulkan disparitas harga antardaerah.
"Banyak nelayan masih mengeluh harga solar yang berbeda-beda sehingga timbulkan beban bagi para nelayan," ujarnya.
Diketahui, nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.
Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Sementara Simon Aloysius yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina tercatat pernah menduduki posisi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
Bhima dihubungi di Jakarta, Selasa mengatakan penunjukan Simon Aloysius menjadi Direktur Utama Pertamina, dan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama bisa mempercepat proses koordinasi dengan Presiden Prabowo untuk pengurangan subsidi BBM.
"Penunjukan Dirut dan Komut Pertamina lebih kental unsur politiknya. Di satu sisi, kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM bisa lebih cepat dieksekusi karena koordinasi langsung bahkan dengan Prabowo," kata dia.
Dikatakan Bhima, pergantian Dirut dan Komisaris Pertamina memang kerap terjadi setelah pelantikan presiden dan wakil presiden, hal ini guna mengakomodasi kebijakan di sektor energi.
Ia menyampaikan, kali ini agenda politik Presiden Prabowo yakni mengganti skema subsidi BBM ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran.
"Mungkin Presiden butuh orang yang akan pasang badan jika dikritik oleh publik. Akhirnya orang politik yang dipasang di Pertamina," kata dia.
Selanjutnya, Bhima mengatakan masih ada beberapa pekerjaan rumah yang mesti dilakukan oleh Dirut dan Komut Pertamina yang baru, antara lain yakni menyukseskan agenda transisi energi dengan memperkuat kolaborasi bersama pihak swasta, serta memastikan harga solar subsidi di level nelayan memadai sehingga tidak menimbulkan disparitas harga antardaerah.
"Banyak nelayan masih mengeluh harga solar yang berbeda-beda sehingga timbulkan beban bagi para nelayan," ujarnya.
Diketahui, nilai subsidi energi yang berpotensi tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun dari total alokasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 yang mencapai Rp435 triliun.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.
Pada jajaran baru Dewan Komisaris, Mochamad Iriawan yang kini bertugas sebagai Komisaris Utama Pertamina adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Sementara Simon Aloysius yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina tercatat pernah menduduki posisi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024