Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai program zonasi memiliki tujuan yang baik, namun terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, salah satunya jumlah guru yang belum merata di sejumlah daerah.
"Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata," ujar Gibran saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin.
Gibran mengatakan, meski program zonasi memiliki tujuan yang baik, namun terdapat tantangan berupa belum meratanya jumlah guru di sejumlah wilayah.
Beberapa daerah mengalami kelebihan guru, sementara daerah yang lain mengalami kekurangan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk diselesaikan.
"Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ucap Wapres.
Lebih lanjut, Gibran juga menyinggung mengenai masalah berulang yang muncul setiap tahun terkait kebijakan zonasi, seperti peningkatan perpindahan domisili menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan ketidakmerataan fasilitas pendidikan.
Gibran menuturkan, saat menjadi Wali Kota Solo, dirinya menerima berbagai keluhan dari masyarakat terkait implementasi program zonasi tersebut.
"Tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau akan kembali ke sistem yang lama, silakan nanti didiskusikan," ujar Wapres.
Pada kesempatan itu, Gibran juga meminta agar Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menangani sekolah-sekolah yang rusak.
Selain itu, Wapres turut meminta para kepala dinas pendidikan untuk mengawal implementasi program strategis Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik," kata Gibran.
Gibran didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dan Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hetifah Sjaifudian membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, Senin.
Rapat koordinasi ini digagas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di tanah air.
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK diangkat sebagai topik utama diskusi, karena keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata," ujar Gibran saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin.
Gibran mengatakan, meski program zonasi memiliki tujuan yang baik, namun terdapat tantangan berupa belum meratanya jumlah guru di sejumlah wilayah.
Beberapa daerah mengalami kelebihan guru, sementara daerah yang lain mengalami kekurangan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk diselesaikan.
"Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ucap Wapres.
Lebih lanjut, Gibran juga menyinggung mengenai masalah berulang yang muncul setiap tahun terkait kebijakan zonasi, seperti peningkatan perpindahan domisili menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan ketidakmerataan fasilitas pendidikan.
Gibran menuturkan, saat menjadi Wali Kota Solo, dirinya menerima berbagai keluhan dari masyarakat terkait implementasi program zonasi tersebut.
"Tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan atau akan kembali ke sistem yang lama, silakan nanti didiskusikan," ujar Wapres.
Pada kesempatan itu, Gibran juga meminta agar Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menangani sekolah-sekolah yang rusak.
Selain itu, Wapres turut meminta para kepala dinas pendidikan untuk mengawal implementasi program strategis Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik," kata Gibran.
Gibran didampingi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dan Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hetifah Sjaifudian membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Bersama Para Kepala Dinas Pendidikan dari Seluruh Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Jakarta Selatan, Senin.
Rapat koordinasi ini digagas untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di tanah air.
Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK diangkat sebagai topik utama diskusi, karena keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024