Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebutkan jaminan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) dan gaji yang lebih baik dari Kerajaan Arab Saudi menjadi alasan Pemerintah Indonesia mencabut moratorium penempatan pekerja di negara tersebut.
Karding menjelaskan Pemerintah Indonesia melakukan moratorium kerja sama penempatan PMI di Arab Saudi sejak 2015 dan kini kerja sama itu akan dibuka kembali karena adanya perbedaan kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) yang menjanjikan perlindungan terhadap PMI.
"Selama ini memang kita ketahui di Arab Saudi itu perlindungannya sangat minim. Kenapa kita melakukan moratorium karena perlindungannya sangat minim. Di bawah Raja baru MBS ini, perlindungan mereka jauh lebih baik, sekarang maju," kata Karding saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Karding menjelaskan bahwa berdasarkan perundingan dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi, para pekerja akan mendapat jaminan gaji minimal angka 1.500 Riyal Saudi atau setara Rp7,5 juta.
Selain itu, pekerja juga mendapat berbagai perlindungan kesehatan, jiwa, hingga ketenagakerjaan, serta adanya integrasi data untuk memantau pekerja yang direkrut secara nonprosedural.
"Jadi yang unprocedural otomatis akan masuk datanya nanti dan kita kontrol bersama. Jadi kami integrasi data mereka dengan data kita, jadi Insya Allah ke depan jauh lebih baik," kata Karding.
Terkait skema kerja sama, Karding menyebutkan bahwa model yang diterapkan serupa dengan yang berlaku di Hong Kong dan Taiwan, di mana perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) akan bekerja sama dengan agensi di Arab Saudi.
Ia menambahkan bahwa setiap pekerja Indonesia yang telah menyelesaikan kontrak dua tahun akan mendapatkan bonus umroh dari Pemerintah Arab Saudi.
"Yang menarik lagi bahwa setiap selesai kontrak dua tahun, untuk orang Indonesia dikasih bonus umroh sekali," katanya.
Jika nota kesepahaman dapat ditandatangani sesuai rencana pada Maret ini, kata dia, pengiriman PMI ke Arab Saudi diperkirakan bisa dimulai paling lambat Juni mendatang.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2025