Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Pontianak sebagai forum strategis untuk merumuskan solusi atas tantangan yang dihadapi sektor transportasi darat di daerah tersebut.
"Musda ini menjadi ajang penting untuk menyerap aspirasi dari pengurus cabang (DPC) di seluruh Kalbar, khususnya terkait persoalan persaingan tidak sehat dan dominasi kendaraan dari luar daerah yang beroperasi tanpa izin resmi," kata Ketua DPD Organda Kalbar, Agus Kurnadi, di Pontianak, Rabu.
Dia menjelaskan Musda tersebut bukan hanya rutinitas organisasi, tapi juga momentum untuk memperjuangkan kepentingan pelaku usaha angkutan darat lokal.
"Kita ingin mencari solusi terhadap maraknya kendaraan pelat luar yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak di Kalbar," tuturnya.
Menurut Agus, kendaraan non-lokal yang digunakan untuk angkutan penumpang dan barang kerap tidak dilengkapi dengan asuransi dan dokumen resmi, sehingga membahayakan penumpang serta merugikan pengusaha angkutan lokal.
"Banyak kendaraan dari luar yang beroperasi di sektor logistik, retail, dan jasa kurir tanpa mekanisme yang jelas. Ini menyebabkan pengusaha lokal kehilangan pangsa pasar mereka," katanya.
Agus menambahkan, Organda Kalbar mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan berupa peraturan gubernur atau surat edaran yang mewajibkan perusahaan ritel dan penyedia jasa pengiriman untuk menggunakan armada lokal.
"Ini bagian dari ikhtiar kita bersama agar transportasi lokal tidak mati suri. Kami juga mendorong agar kendaraan luar yang beroperasi di Kalbar wajib mutasi ke pelat KB, punya NPWP Kalbar, dan rekening bank lokal," katanya.
Musda Organda Kalbar juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP Organda, Ir. Ateng Aryono, yang menekankan pentingnya efisiensi dalam sistem transportasi darat sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
"Efisiensi itu bukan hanya soal biaya, tapi juga keselamatan. Keselamatan dan pelayanan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita ingin transportasi berkembang, dua aspek ini harus diperkuat," kata Ateng.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan sektor transportasi di Kalbar, agar tidak hanya terpusat di Pontianak.
"Wilayah lain juga harus tumbuh. Kita harus mulai pikirkan skenario bagaimana daerah-daerah lain bisa menjadi simpul logistik," tambahnya.
Musda ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan pusat, sebagai bentuk komitmen Organda dalam mendorong sistem transportasi darat yang tertib, aman, dan berpihak pada pelaku usaha lokal.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2025