Naypyidaw (ANTARA Kalbar) - Presiden Myanmar melarang badan Islam dunia Organisasi Kerja
Sama Islam (OKI) membuka kantor di negara itu, tunduk pada unjuk rasa
terhadap upaya membantu umat Islam di negara bagian Rakhine yang rusuh,
kata pejabat pada Senin.
"Presiden tidak mengizinkan kantor OKI, karena tidak sesuai dengan
keinginan rakyat," kata pejabat dari kantor pemimpin Myanmar Thein Sein,
sesudah ribuan biksu berunjuk rasa terhadap lembaga itu di dua kota
besar pada Senin, lapor AFP.
Pejabat itu, yang minta namanya tidak disebutkan, menolak menanggapi
perjanjian, yang ditandatangani dengan OKI, badan tertinggi Muslim
dunia, yang dipastikan kepada AFP pada pekan lalu bahwa mereka
memperoleh lampu hijau untuk membuka kantor di negara tersebut.
Sekitar 3.000 biksu berjubah marun, beberapa berteriak dan memegang
spanduk bertuliskan "Tidak OKI", berbaris melalui daerah niaga negara
itu, Yangon, kata saksi.
Ribuan lagi berunjuk rasa di kota terbesar kedua, Mandalay, dengan
unjuk rasa lain di kota Pakokku di wilayah Magway di Myanmar tengah,
kata penyelenggaranya.
"Kami tidak bisa menerima kantor OKI di sini," kata Oattamathara,
biarawan pemimpin unjuk rasa di Mandalay, kepada AFP, "Tidak kantor
sementara dan tidak kantor tetap."
Ketegangan aliran berlangsung tinggi sesudah bentrokan warga
Buddha-Rohingya pada Juni di Rakhine barat, yang menewaskan puluhan
orang dan memaksa puluhribuan berlindung di penampungan sementara.
Biksu berada di garis depan pemberontakan pembela demokrasi pada 2007, yang ditumpas secara keji oleh penguasa.
Mereka terlibat dalam serangkaian unjuk rasa terhadap OKI dan
800.000 warga tanpa kebangsaan Rohingya Myanmar, yang dinyatakan
Perserikatan Bangsa-Bangsa salah satu kelompok kecil dunia paling
teraniaya.
Anggota OKI, yang beranggota 57 negara, mengunjungi Rakhine pada
bulan lalu setelah kelompok hak asasi menuduh pasukan keamanan menembaki
warga Rohingya selama kerusuhan aliran itu, yang memicu kekhawatiran
seluruh dunia Islam.
Rohingya Myanmar, yang berbicara dengan logat mirip dengan salah
satu suku di negara tetangga, Banglades, dilihat oleh pemerintah dan
warga Birma sebagai pendatang gelap.
Ketegangan di Rakhine menyebar ke negara Banglades, tempat polisi
menyatakan menangkap hampir 300 orang sehubungan dengan gelombang
kekerasan menyasar rumah dan kuil warga Buddha.
(B002/M016)
Presiden Myanmar Tolak OKI Bangun Kantor
Selasa, 16 Oktober 2012 8:56 WIB