Paris (ANTARA Kalbar)
- Prancis pada Selasa mengatakan pihaknya akan mendukung usaha
Palestina untuk meningkatkan statusnya di Perserikatan Bangsa Bangsa
pada sidang Majelis Umum pekan ini, hanya setahun setelah gagal
memperoleh keanggotaan negara penuh.
Menteri Luar Negeri Laurent Fabius menegaskan kembali "sikap
konsisten" Paris mengenai masalah itu dan mengemukakan kepada Majelis
Nasional bahwa Prancis, salah satu dari lima anggota tetap Dewan
Keamanan PBB, akan memutuskan bagi status satu negara peninjau
non-anggota" bagi Palestina, lapor AFP.
"Anda tahu bahwa selama bertahun-tahun sikap konsisten Prancis
mengakui negara Palestina," katanya mengulangi kembali bahwa mantan
presiden Prancis Francois Mitterrand mempertahankan sikap itu dalam
pidatonya tahun 1982 di parlemen Israel.
Sikap itu tidak berubah bahkan selama masa jabatan mantan presiden
Nicolas Sarkozy ketika Palestina diteima menjadi anggota anggota UNESCO
tahun lalu, katanya dan menambahkan pengakuan atas Palestina adalah
salah satu bagian penting kampanye presiden Prancis sekarang Francois
Hollande.
"Karena itu mengapa ketika masalah itu diajukan pada Kamis dan Jumat, Prancis akan menanggapi dengan 'ya,'" katanya.
Rancangan resolusi yang mengusahakan peningkatan status itu juga
menyerukan Dewan Keamanan PBB "mempertimbagkan dengan baik" permintaan
Palestina bagi keanggotaan penuh yang diajukan setahun lalu.
Amerika Serikat, sekutu kuat Israel menghambat tindakan itu di Dewan Keamanan PBB yang beraggotakan 15 negara itu.
Inggris belum memutuskan apakah akan mendukung resolusi itu, kata dubes negara itu untuk PBB Mark Lyall Grant.
Lyall Grant mengemukakan kepada wartawan bahwa Inggris yakin
Palestina harus menunda permohannya Kamis, tetapi masalah itu akan
dibicarakan dengan Pamerintah Palestina dan akan memutuskan "pada
waktunya" tentang keputusan itu.
Kementerian luar negeri Austria Selasa juga mengatakan pihaknya
akan mendukung usaha Palestina itu dan menyatakan bahwa lebih dari
separuh anggota Uni Eropa yang berjumlah 27 negara akan mendukung usul
itu.
Resolusi baru itu juga akan menyerukan penyelesaian krisis Timur
Tengah itu dengan visi dua negara, satu negara Palestina yang
independen, berdaulat, demokratis, berlanjut, hidup berdampingan secara
damai dan aman dengan Israel, atas dasar perbatasan sebelum tahun 1967."
Resolusi itu juga menyoroti tentang "keperluan mendesak" bagi
dimulainya perundingan perdamaian, yang terhenti September 2010 ketika
Israel menolak tuntutan Palestina untuk memperpanjang moratorium
pembangunan permukiman baru di wilayah-wilayah yang diduduki.
AS dan Israel menentang permohonan bagi peningkatan status
Palestina di PBB, dengan menegaskan hanya perundingan langsung mengenai
perjanjian perdamaian dapat menghasilkan persetujuan bagi pembentukan
satu negara Palestina. (RN/Z002)
Prancis Dukung Usaha Palestina Tingkatkan Statusnya di PBB
Rabu, 28 November 2012 8:52 WIB