Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
menyurati dua pemerintah daerah yang hingga kini belum menyerahkan APBD
Tahun 2013 sehingga pencairan dana alokasi umum terancam ditunda.
"Sudah dua kali, untuk Pemkot Singkawang dan Pemkab Bengkayang,"
kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Kalbar,
Cristianus Lumano di Pontianak, Selasa.
Menurut Lumano, untuk Bengkayang kabarnya dalam waktu dekat segera menyerahkan APBD ke Pemprov Kalbar untuk dievaluasi.
Sedangkan Singkawang, alasannya karena Wali Kota Awang Ishak yang
baru dilantik pertengahan Desember 2012 ingin menyesuaikan dengan visi
misi.
"Kalau Bengkayang, kita tidak tahu alasannya," ujar Lumano.
Namun ia juga tidak tahu kapan Kota Singkawang akan menyerahkan APBD Tahun 2013 yang sudah disahkan.
Kemendagri memberi toleransi hingga akhir Januari 2013 namun mendekati berakhirnya Februari juga belum ada pengesahan.
"Dana alokasi umum itu untuk belanja pegawai, juga belanja publik," kata Lumano.
Gubernur Kalbar Cornelis sempat mengritik kepala daerah yang baru
dilantik dan merombak APBD yang sudah disepakati sebelumnya dengan
alasan menyesuaikan dengan visi misi.
Ia mencontohkan pada saat dilantik sebagai gubernur di periode
pertama pada Januari 2008, masih menggunakan APBD yang disahkan di erah
kepemimpinan gubernur sebelumnya, Usman Ja`far.
"Saya masih pakai APBD jaman pak Usman Ja`far, dan melanjutkan
program pembangunannya. Setelah pembahasan APBD berikutnya, baru program
saya masuk," kata Cornelis.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Untan, Prof DR Eddy Suratman mengatakan,
setahu dia tidak ada pengecualian dalam tenggat waktu pembahasan APBD.
"Ancaman sanksinya, DAU ditunda 25 persen. Tapi sangat jarang ada daerah yang mengalami itu," kata Eddy Suratman.
(T.T011/Z003)
Pemprov Kalbar Surati 2 Pemda Atas Keterlambatan APBD
Selasa, 19 Februari 2013 15:35 WIB