Pontianak (Antara Kalbar) - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat, mendesak pemerintah pusat untuk memajukan infrastruktur dan sumber daya manusia bidang pendidikan di perbatasan Kalbar.
"Akibat keterbatasan dan ketertinggalan infrastruktur pendidikan dan masih kurangnya SDM tenaga pendidik di Kalbar, sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi itu berada diurut 29 dari 33 provinsi di Indonesia," kata Humas Aliansi Mahasiswa Kalbar, Yunus saat melakukan orasinya di Bundaran Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, Senin.
Yunus menjelaskan, saat ini masyarakat Kalbar butuh pembangunan untuk perbatasan bukan hanya janji.
"Kami menolak kedatangan anggota MPR RI dari pusat yang hanya menebar janji, tetapi mana realisasinya," ujarnya.
Pemerintah hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya, bukan rakyat yang saat ini kondisinya sangat menderita, kata Yunus.
Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa Kalbar menuntut pemerintah pusat untuk merevisi dana perimbangan bagi Kalbar dengan porsi 80 persen untuk daerah, dan 20 persen pusat, yang selama ini kebalikan dari itu, menuntut pemerintah memberikan hak pengelolaan Otda seratus persen pada Kalbar, merealisasikan pendidikan perbatasan.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Cornelis menargetkan pada tahun 2018 IPM provinsi itu masuk kategori tinggi atau mencapai 74 poin, dari IPM Kalbar tahun 2011 sebesar 69,66 poin menurut data BPS.
(A057)
Mahasiswa Kalbar Desak Pemerintah Majukan Pendidikan Perbatasan
Senin, 25 Maret 2013 12:37 WIB