Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi mengatakan, pihaknya menyoroti pengawasan persaingan jasa konstruksi mengingat pemerintah sedang menggenjot proyek-proyek infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.
"Saat ini kita ketahui pemerintah mulai menggenjot penyerapan anggaran, utamanya di sektor infrastruktur. Separuh dari APBN tahun 2017 ini digunakan untuk pengadaan barang, jasa dan infrastruktur. Dengan demikian kita akan awasi khususnya jasa kontruksi," ujarnya di Pontianak, Selasa.
Menurut Syarkawi, Presiden Joko Widodo melalui Nawacita bertekad melakukan pengerjaan proyek dari pinggiran. Dengan demikian pembangunan infrastruktur akan banyak dilakukan di luar Jawa termasuk di Kalbar.
"Dengan Nawacita dan realialisasinya di lapangan sebagaimana ketentuan, kami ingin memastikan persaingan dalam memperebutkan paket dalam lelang itu dan berlangsung dengan benar serta tanpa kecurangan," kata dia.
Syarkawi menjelaskan, untuk di Kalbar sudah ditemukan persaingan tidak sehat yang terjadi dalam pengerjaan infrastruktur.
"Kemarin kami telah menggelar sidang majelis. Sebanyak sembilan pengusaha jasa konstruksi dan satu Pokja Satker PJN Wilayah 3 Kalbar asal Kapuas Hulu sebagai terlapor lantaran terindikasi melakukan kecurangan," kata dia.
Ia menambahkan, kecurangan yang ada terindikasi berupa persengkokolan antara peserta tender empat paket pengerjaan jalan dengan sumber APBN untuk menentukan pemenang di antara mereka.
"Perusahaan yang terkait pemeriksaan tersebut adalah PT Ligas Cipta Mulya, Rajawali Sakti Kalbar, Semesta Tunggal Perkasa, Lintas Kapuas Persada, Miri Cita Perkasa, Ara Putra Dwipria, Arum Benua Nantara, Nokan Nayan dan Selaras Usaha Bersama," kata dia.
Ia mengatakan, pengerjaan paketnya terkait, yakni dalam peningkatan jalan Putussibau-Nanga Erak, Nanga Erak Batas Kaltim, pelebaran Jalan Batas Kota Putussibau dan pelebaran Nanga Raya-Semangut.
"Dugaan kami mengarah ke pengaturan pemenang tender. Kendati demikian, para terlapor tersebut belum tentu bersalah. Kami masih dalam tahap pemeriksaan," katanya.
KPPU Soroti Persaingan Jasa Kontruksi
Rabu, 25 Januari 2017 8:46 WIB