Pontianak (Antara Kalbar) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, selain melakukan penataan kawasan pada tujuh Pos Perbatasan Lintas Negara (PLBN) yang ada, pihaknya juga akan melakukan pelebaran dan pembangunan jalan pada ruas utama kawasan tersebut.
"Untuk pengerjaan tujuh PLBN yang ada ini memang sudah selesai bangunan utamanya, selanjutnya akan kita lakukan pembangunan tahap dua. Demikian dengan jalan akses penuju PLBN itu, juga akan kita tingkatkan," kata Basuki di Singkawang, Kalbar, Sabtu.
Dijelaskannya, Kementrian PUPR akan membangun jalan untuk jalan batas Serawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan sepanjang 42 kilometer, di mana sepanjang 5 kilometer diantaranya akan dibuat empat lajur dan saat ini baru dikerjakan 3,5 kilometer, dengan nilai kontrak Rp436 miliar lebih.
"Demikian juga PLBN Aruk, akan dibangun jalan Galing-Sp. Tanjung-Aruk akan dibangun jalan sepanjang 26,20 kilometer dengan nilai kontrak Rp352 miliar lebih. Dari jalur ini, nantinya untuk akses menuju PLBN Aruk akan dibangun sepanjang 7 kilometer, juga dibuat untuk empat lajur," tuturnya.
Nantinya, lanjut Basuki, jalan menuju PLBN Aruk ini akan terhubung ke jalan paralel yang menghubungkan antara Aruk dengan Bengkayang.
Untuk jalan di Nanga Badau-Lanjak juga dibangun jalan sepanjang 27,65 kilometer dengan nilai anggaran Rp284 miliar. "Semua jalan akses perbatasan ini sedang berjalan dan ditargetkan rampung pada tahun 2018," ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Michle Jeno mengatakan pembangunan infrastruktur perbatasan pada masa pemerintahan Jokowi-JK diharapkan memberikan dampak besar bagi masyarakat perbatasan, dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan.
"Pada rapat kerja bersama pemerintah pusat, kami dari Komisi XI DPR RI selalu menekankan, dari belanja langsung, khususnya untuk pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya harus bisa diukur dengan beberapa aspek yang ada. Seperti pembangunan di perbatasan, kita harap ini memberikan dampak besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat," ujar Jeno.
Menurutnya, rapat kerja yang dilakukan bersama pemerintah pusat itu, pihaknya memberikan target, berapa besar pencapaian dari program yang ada.
"Harus ada target dari belanja APBN itu pemerintah harus bisa mengukur, berapa lapangan kerja yang terbuka, berapa banyak penekanan angka kemiskinan dan lain sebagainya. Karena keberadaan PLBN Aruk ini harus bisa memberikan manfaat pembangunan bagi masyarakat," tuturnya.
(U.KR-RDO/C004)
Kementerian PUPR Terus Lakukan Pembangunan Jalan Diperbatasan
Sabtu, 18 Maret 2017 20:40 WIB