Pontianak (Antara Kalbar) - Badan Anggaran DPR RI melakukan rapat kerja bersama jajaran pemerintah provinsi Kalimantan Barat, untuk mengevaluasi penyerapan anggaran dan mendengar berbagai permasalahan keuangan yang terjadi di daerah.
"Rapat anggaran bersama pemerintah daerah ini sejatinya dilakukan di Gedung DPRD, namun pola itu diubah dimana kita dari Badan Anggaran melakukan rapat langsung ke daerah agar bisa menyerap berbagai permasalahan keuangan dari semua pihak terkait di daerah," kata anggota Badan Anggaran DPR, Sukiman di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, kedatangan timnya ke provinsi-provinsi di Indonesia termasuk di Kalbar untuk mengevaluasi penyerapan anggaran dan menyerap aspirasi permasalahan di daerah.
Hasil kunjungan ini akan kami bawa dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan karena dari hasil rapat tersebut akan menjadi masukan bagi DPR dalam pembahasan APBN Perubahan dan APBN 2018 mendatang, dimana dari hasil rapat itu, badan anggaran DPR RI mendapatkan informasi langsung apa saja kesulitan dan usulan untuk anggaran pembangunan di daerah.
"Saya rasa ini kesempatan yang sangat baik sekali bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai usulan kepada pemerintah pusat melalui DPR dimana usulan itu nantinya akan menjadi bahan masukan bagi kita dalam penyusunan anggaran berikutnnya," tuturnya.
Dari hasil pertemuan itu, lanjutnya, sebagai anggota DPR dari dapil Kalbar, dirinya sangat bersyukur karena pemerintah daerah yang ada, maupun instansi vertikal lainnya bisa ikut memberikan usulan terkait anggaran untuk tahun mendatang.
"Seperti usulan dari pemkot Pontianak yang mengusulkan pembangunan segera jembatan Landak II dan jembatan Kapuas III, kemudian ada juga pemerintah Sambas yang mengusulkan pemaksimalan keberadaan PLBN dan perbatasan dan beberapa daerah lain yang juga memasukkan usulan pembangunannya," katanya.
Ditempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengatakan, dalam rapat itu pihaknya mencoba memberikan masukan saran dan rekomendasi tentang pengalokasian dana transfer ke daerah dan dana desa serta penerimaan dari APBN.
"Pada kesempatan ini juga saya meminta kepada semua kepala daerah dan jajaran lembaga vertikal untuk menyampaikan permasalahan serta usulan rencana dan program ke depan, agar bisa dibantu anggarannya dari pemerintah pusat," kata Cornelis.
Dirinya juga menyampaikan berbagai permasalahan terkait terlambatnya beberapa regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat pada awal tahun lalu yang mengakibatkan ketidaksesuaian anggaran yang ada dengan program yang sudah ditetapkan.
"Kita berharap, hal seperti ini ke depan bisa diminimalisir sehingga tidak mempengaruhi berbagai program yang ada. Saya harapkan berbagai hal yang disampaikan oleh kami selaku pemerintah daerah, bisa menjadi bahan masukan bagi DPR dalam membantu penyusunan anggaran ke depan," tuturnya.
(U.KR-RDO/N005)
Badan Anggaran DPR Evaluasi Penyerapan Anggaran
Jumat, 7 April 2017 16:27 WIB