Sambas (Antara Kalbar) - Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Sambas, Arlizen menjelaskan wilayahnya di bawah kepemimpinan Bupati Atbah Romin Suhaili berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor.
"Pemerataan pembangunan diperlukan guna meningkatkan pemerataan ekonomi dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya saat dihubungi di Sambas, Senin.
Dijelaskan Arlizen, dalam nawacita Presiden RI ke-7 di awalnya saja sudah menyusun aspek pemerataan mendapatkan porsi perhatian yang sangat tinggi. Terutama kata dia pemerataan pembangunan antarwilayah yang hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
"Presiden meminta aparat penyelenggara negara bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan tersebut pemerataan koefisien gini atau gini ration yaitu kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan penduduk yang masih sekitar 40 persen melalui berbagai langkah yang multidimensi," jelas dia.
Diterangkan Arlizen memang persoalan pemerataan hampir merupakan masalah semua bangsa, bahkan lanjut dia negara negara-negara maju pun berkutat dengan isu kesenjangan yang sama. Beberapa negara tambahnya lagi masih mencatatkan indeks yang lebih tinggi, lebih senjang, dibanding Indonesia.
"Namun kita mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia," papar dia.
Peringatan kebangkitan nasional tegasnya hanya akan bearti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut. Berlatar belakang itu, tema peringatan hari kebangkitan nasional yaitu Pemerataan Pembangunan Indonesia yang Berkeadilan sebagai wujud kebangkitan nasional.
"Pesan dari tema tersebut tepat dan seyogyanya tidak hanya tertanam didalam hati, namun juga segera diwujudkan melalui strategi, kebijakan dan implementasi dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa," tukas Plt Sekda.
Bukti pemerintah berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor lanjut Arlizen seperi sektor kelistrikan, dimana pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik.
Pada saat yang sama, tambah Plt Sekda,pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan pada masyarakat menengah ke bawah, sehingga bisa dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar 12 triliun rupiah dialihkan menunjang sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Aspek Infrastruktur, Plt Sekda mengemukakan turut menjadi perhatian Presiden RI. Dibidang Agraria, sebutnya telah diluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada 3 pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM.
"Kebijakan itu menitikberatkan pada performa agraria, termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, termasuk perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan serta ritel modern dan pasar tradisional, ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan "rlizen kebijakan itu bertitik berat pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan atau akses dan penggunaan lahan yang dilaksanakan melalui jalur tanah objek reforma agraria atau TORA dan perhutanan sosial.
Melalui program reforma agraria itu, pemerintah katanya mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses perhutanan sosial kepada masyarakat kalangan bawah.
"Pemerintah juga melakukan upaya pemerataan di sektor Kominfo melalui program palapa ring, berupa proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga keberadaan internet berkecepatan tinggi dapat dinikmati secara luas," kata dia.
(KR-DDI/H005)
Pemda Sambas Komitmen Wujudkan Pemerataan Pembangunan
Senin, 22 Mei 2017 21:03 WIB