Jakarta (Antara Kalbar) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan
kasus kemanusiaan etnis Rohingya yang terusir dan mengalami tindak
kekerasan di Myanmar dapat diajukan ke Mahkamah Internasional.
"Selain kasus Rohingya harus dibawa ke Mahkamah Internasional, kami
juga ingin menekan Myanmar memberikan status kependudukan resmi bagi
etnis Rohingya," kata Direktur Crisis Center for Rohingya (CC4R) PKS
Sukamta dalam rilis di Jakarta, Jumat.
Sukamta yang juga
merupakan anggota Komisi I DPR RI itu juga mengingatkan PKS bersama
sejumlah ormas Islam bakal menggelar aksi membela etnis Rohingya, Sabtu
(16/9), karena pemerintahan Myanmar hingga Kamis belum bergeming meski
masyarakat internasional mendesaknya untuk menghentikan kekerasan dan
pengusiran Rohingya.
Sukamta memperkirakan ada sekitar 150
ribu orang aksi yang ikut berpartisipasi dalam Aksi Bela Rohingya.
Dengan jumlah massya yang relatif besar, ia mengutarakan harapannya agar
aksi itu diliput baik media nasional maupun internasional yang
menyajikan informasi yang tepat agar dapat menjadi efek domino bagi
negara lain.
"PKS dan ormas-ormas Islam akan fokus dengan
tuntutan yang kami ajukan, tetapi juga menghargai upaya pemerintah
sekarang yang sedang berusaha melalui jalur diplomasi," tutupnya.
Selain PKS, ormas-ormas Islam yang turut berpartisipasi antara lain
Mathlaul Anwar, Ikadi, Cahaya Islam Mathlaul Anwar, AQL Peduli, Jamiat
Kheir, Pemuda DDII, Al - Ittihadiyah, Pemuda PUI, Forsitma, Salimah,
Wanita Islam, JPRMI, FPI dan ormas Islam lainnya.
Sebelumnya, PKS menginginkan ASEAN segera menggelar Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) darurat membahas permasalahan kekerasan dan penderitaan
etnis Rohingya.
"Kami berharap Pak (Presiden) Jokowi bisa
mengambil inisiatif, melakukan hotline kepada seluruh kepala negara di
ASEAN untuk mengajak segera digelar KTT Darurat ASEAN. Jika perlu,
Indonesia bisa bertindak sebagai tuan rumah," kata Presiden PKS Mohamad
Sohibul Iman.
Menurut dia, masyarakat dunia hampir hilang
kesabaran menunggu aksi nyata dari peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu
Kyi terkait dengan etnis Rohingya.
Hal tersebut, lanjutnya,
mengingat pernyataan Suu Kyi belum lama ini tidak secara jelas
menyinggung keselamatan bagi warga Rohingya.
"Hingga hari
ini, kami masih mendapatkan kabar bahwa pembakaran rumah-rumah warga
Rohingya masih berlangsung, korban jiwa juga masih berjatuhan, ini
sangat menyedihkan karena telah berlangsung lebih dari dua pekan dan
tidak ada tindakan nyata dari pemerintah Myanmar," katanya.
Presiden PKS mengapresiasi dan mendukung langkah diplomasi Menteri Luar
Negeri RI Retno Marsudi. Namun, dirinya mengingatkan perlunya ada
jangka waktu untuk bisa dievaluasi terkait dengan seberapa jauh tindak
kekerasan dapat dihentikan.
#Krisis Kemanusiaan
#Rohingya
PKS: Bawa Kasus Rohingya ke Mahkamah Internasional
Jumat, 15 September 2017 14:38 WIB
....... kami masih mendapatkan kabar bahwa pembakaran rumah-rumah warga Rohingya masih berlangsung, korban jiwa juga masih berjatuhan ....